OPINI—Fenomena iklim ‘pengering’ hujan, El Nino, diprediksi bakal segera menuju fase netral. Fenomena iklim lawan, La Nina, pun segera muncul menggantikannya.
“El Nino diprediksi akan segera menuju netral pada periode Mei, Juni, Juli 2024,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (15/3).
Dwikorita menambahkan, usai El Nino ‘menghilang’, giliran fenomena iklim lain yaitu La Nina yang bakal menyapa Indonesia. Fenomena ini diperkirakan muncul mulai Juli 2024. (cnnindonesia.com)
La Nina secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Baik El Nino dan La Nina memicu cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan gagal panen termasuk padi.
Adapun antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca La Nina atau hujan ekstrem, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan manajemen tanam yang disesuaikan dengan prediksi BMKG.
Kemudian, Bapanas juga akan menyiapkan bantuan cool storage atau mesin pendingin di daerah sentra produksi. Dengan demikian, saat musim panen produk hortikultura itu bisa disimpan di cold storage agar tidak cepat membusuk.
Budi menilai, dengan manajemen penanaman yang baik serta dibantu dengan teknologi, maka dampak La Nina terhadap beberapa komoditas pangan dapat teratasi. Masyarakat pun, lanjutnya, akan tetap bisa mendapatkan kepastian stok dan harga yang terjangkau. (cnbcindonesia.com)
Akar Masalah Pangan
Pemerintah patut diapresiasi atas upayanya menghadapi cuaca ekstrim La Nina dengan melakukan pembagian kulkas kepada para petani holtikultura. Namun, yang mesti dipahami adalah masalah teknis strategis bukanlah persoalan negeri ini dalam sektor pangan. Juga bukan hanya terkait masalah produksi. Masalah mendasar yang dihadapi adalah menjadikan kapitalisme-neoliberal sebagai paradigma dan konsep tata kelola pangan.
Politik ekonomi negara seharusnya menjamin pemenuhan kebutuhan pokok demi kesejahteraan rakyat. Berbeda dalam sistem kapitalisme sekuler, yang hanya diarahkan untuk memutar roda ekonomi dan menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Sehingga orientasi pembangunan pertanian hanya untuk meningkatkan produksi.
Upaya penguatan kapitalisasi pertanian itu bisa dilihat dari ambisi realisasi proyek food estate. Juga karena, peningkatan produksi dianggap sebagai masalah utama pangan.
Diharapkan produksi pertanian semakin meningkat melalui food estate untuk mendukung ketahanan pangan. Padahal dengan tidak meratanya distribusi, tidak akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan tiap individu rakyat, meski melimpah hasil produksi.
Sistem politik penanganan pangan yang kapitalistik neoliberal menjadi pangkal masalah seputar pemenuhan pangan. Hilangnya peran negara yang membatasi diri hanya sebagai regulator dan fasilitator adalah bukti penerapan sistem ini.
Negara tidak hadir menjadi penanggung jawab dan pengurus urusan rakyat. Malah menyerahkan pengurusan tersebut kepada korporasi. Dengan paham kebebasan dan mekanisme pasar bebas pada sistem ekonomi kapitalisme, memudahkan para korporasi raksasa dalam mengakses modal yang sangat besar.
Korporasi-korporasi besar inilah yang kemudian mampu menguasai seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Yang melahirkan oligarki pangan yang sulit disentuh negara.
Dengan berkuasanya para oligarki ditambah dengan minimnya peran negara, menjadikan arah tata kelola pangan lebih mengikuti keinginan oligarki. Yang memustahilkan negara mampu membangun ketahanan pangan bagi rakyat secara berdaulat dan mandiri.
Islam Solusi Paripurna
Kedaulatan pangan adalah hal pasti dalam Islam yang mesti diwujudkan dengan sebuah sistem pengelolaan negara berdasar syariat. Politik ekonomi Islam mengarahkan pada jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan pelengkapnya.
Maka tercukupinya seluruh kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan dan papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan adalah hal yang harus terlaksana. Karena merupakan tujuan politik ekonomi Islam.
Pengelolaan dan pengaturan sektor pertanian dan pangan merupakan tanggung jawab negara. Berdasarkan sabda Rasulullah: “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)
Sehingga terlarang bagi negara menyerahkan sektor pertanian dan pangan kepada korporasi. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan para petani, baik itu berbagai sarana produksi pertanian, membangun infrastruktur pertanian, meningkatkan kemampuan dan keterampilan terhadap teknologi pertanian, dan lain sebagainya.
Pendampingan petani dan penyediaan infrastruktur akan dilaksanakan negara untuk mengatasi dampak perubahan cuaca seperti La Nina dan El Nino. Negara juga berperan dalam terdistribusinya bahan pangan secara merata. Juga melakukan kontrol terhadap pasar utk menjaga stabil dan terjangkaunya harga bahan pangan. Serta tindakan intervensi pasar jika penawaran dan permintaan tidak seimbang.
Cita-cita membangun ketahanan pangan yang akan membawa pada hidup yang sejahtera bagi seluruh rakyat diantaranya para petani, tentu hanya bisa terwujud dengan penerapan Islam kaffah. (*)
Penulis:
Eka Purnama Sary, S.Pd
(Tenaga Pendidik)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
