OPINI—Seiring perkembangan digital mengikuti berkembangnya waktu terus ada peningkatan. Baik dari segi fungsi, jangkauan, hingga nominal harga yang dipatok. Perkembangan ini yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Mengingat jaringan digital bisa dikategorikan wajib ada, sehingga dibutuhkan pemilihan jaringan terbaik bergantung pada kerjasama proyek satelit yang dijalin.
Proyek satelit tersebut harus terlebih dahulu tentunya diteliti lebih dalam mana satelit yang terbaik untuk menunjang kebutuhan jaringan rakyat semata. Satelit yang ini digunakan saat ini ada Satria-1 dimana peruntukannya adalah untuk layanan publik. Satelit yang tergolong terbesar di Asia.
Satria ini satelit multifungsi milik pemerintah RI berteknologi VHTS yang diharapkan dapat menyalurkan internet dengan kapasitas setara 150 Gbps. Satelit ini akan jadi yang terbesar di Asia atau nomor 5 dunia dari sisi kapasitas untuk kelas di atas 100 Gbps (detik.com 18/6/2023).
Meskipun demikian, Penyediaan Satria-1 perlu didukung satelit backup Hot Backup Satellite (HBS). Jika terjadi anomali selama masa peluncuran maupun gangguan selama masa operasional 15 tahun mendatang. Selain digunakan untuk menopang Satria 1, HBS juga menjadi tambahan kapasitas internet sebesar 80Gbps. Alasan pemerintah membangun satelit ini dengan biaya adalah Rp 5,2 triliun.
Proyek Hbs belum usai sudah berlangsung lama dan telah dihentikan. Proyek HBS diumumkan dihentikan dengan kontrak telah diakhiri per 19 Oktober 2023 lalu. Proyek itu diluncurkan setelah Satria-1 sukses diluncurkan dan anggaran HBS akan direalokasikan untuk perluasan dan peningkatan akses serta konektivitas (cnbcindonesia.com 23/10/2023).
Isu lain muncul setelah mendengar kabar akan masuknya satelit starlink di Indonesia penyebab proyek Hbs dihentikan karena waktu hampir bersamaan. Bantahan isi tersebut diungkapkan bahwa sebelum Satgas mengeluarkan keputusan, sebenarnya BAKTI Kominfo juga sudah duluan melakukan kajian.
Seberapa visibel itu HBS untuk Indonesia, hasilnya disampaikan ke Satgas dan akhirnya disepakati untuk determinasi karena persoalan anggaran dan manfaat di masa depan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong (m.antaranews.com 23/10/23).
Kabar tranformasi digital di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari penyediaan satelit satria-1 dengan ditopang oleh hbs dengan menyimpulkan sudah aman jaringan publik. Tidak sesuai sama sekali, jaringan yang masih belom menyeluruh dan belom mampu menyelesaikan pembangunan 5000 Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembatalan proyek HBS yang sudah berjalan 80% sangat mengherankan. Sangat berbanding terbalik dengan tujuan awal dibangun dengan alasan sebagai penopang satelit satria-1.
Berubah drastis ketika dikaitkan alasan penghentian adalah karena aspek komersial. Seharusnya ada pengkajian mendalam dilakukan sebelum memulai proyek, karena justru dana senilai Rp5,2 T akan lebih berarti ketika dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
Pembatalan tersebut makin menimbulkan tanda tanya ketika ternyata ada proyek jaringan lain yang akan masuk ke Indonesia, dengan kekuatan yang lebih besar dan dapat menjangkau seluruh wilayah, yang bahkan dapat mengancam provider lokal. Bukan hanya itu pekerja dalam negeri juga akan ikut ken imbas, sebab yang dipekerjakan mayoritas dari luar.
Jadi dapat disimpulkan perubahan tranformasi digital dari proyek satelit manapun tidak akan memberikan solusi menjangkau semua kebutuhan digital rakyat. Sebab aturan yang mengatur sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu sistem rusak kapitalis yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam manfaat bukan untuk kemaslahatan rakyat seluruhnya.
Untuk memperbaiki bagaimana tranformasi digital lebih baik untuk Indonesia bahkan dunia dibutuhkan adanya aturan yang diterapkan oleh pemimpin negara untuk memihak rakyat per individu.
Abu Maryam AL-Azdra’i RA berkata kepada Muawiyah, “Saya telah mendengar Rasullah SAW bersabda, ‘Siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat).” (Abu Dawud dan Tirmidzi)
Islam menjadi aturan yang memberikan tanggungjawab pada pemimpin dalam semua aspek. Islam membolehkan memanfaatkan apapun dalam hal perkembangan teknologi ketika itu untuk kemajuan perkembangan berbagai bidang sepanjang tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam aturan Islam.
Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh baik dari penyediaan sdm termasuk ketersediaan jaringan internet yang terbaik dari hasil karya tangan ahli sehingga minim dalam pembiayaan.
SDM yang mumpuni mampu melihat proyek pembangunan yang harus direncanakan dengan cermat dan dilakukan pengkajian atas kelayakannya dari berbagai aspek dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Ketika terwujud tranformasi digital lebih baik selanjutnya Islam mewajibkan negara melindungi keamanan negara dan juga melindungi usaha rakyatnya secara independen. Karena sejatinya kebutuhan akan keamanan rakyat merupakan salah satu kewajiban pokok yang menjadi hal rakyat untuk didapatkan.
“Dan Kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kalian di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman.” (QS. Saba`: 18).
Wallahua’lam bi shawab
Penulis
Sri Rahmayani, S.Kom
(Aktivis Pemerhati Rakyat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
