MAKASSAR—Hasil lelang jabatan tinggi pratama (JTP) atau eselon dua pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel belum juga dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) padahal hampir tiga pekan setelah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan, alasan pihaknya belum mengirimkan ke KASN karena masih ada berkas yang diproses.
“Belumpi (dikirim ke KASN) masih ada pemberkasan lagi,” ucap Imran Jausi kepada awak Media belum lama ini.
Imran mengemukakan, proses penyampaian hasil lelang jabatan ke KASN tidak ada batas waktu sehingga tidak perlu buru-buru.
“Itu bagusnya lelang karena tidak dibatasi harus selesai berapa lama, kita tidak buru-buruji ini,” ucapnya.
Apalagi, kata dia, masa jabatan para pelaksana tugas (Plt) Kepala OPD baru saja diperpanjang.
Artinya, masih ada waktu tiga bulan hingga jabatan tersebut lowong.
“Mudah-mudahan tidak sampai tiga bulan pelantikan, jadi tidak perlumi dicarikan lagi Plt baru,” jelasnya.
Imran juga menampik adanya gugatan yang diajukan oleh peserta lelang. Sebab hasil kerja pansel sifatnya final dan tidak bisa digugat. Dan penilaian peserta yang lulus berdasarkan dengan hasil asessmen, track record dan integritas.
“Tidak ada ji (keberatan) karena keputusan pansel bersifat final tidak bisa digugat, sudah diumumkan tiga besar kita serahkan ke PPPK,” jelasnya.
Sebelumnya, tiga besar peserta yang lulus diumumkan melalui pengumuman nomor 031/ PANSEL-JPTP/XII/PROVSULSEL 2021 tentang Penerapan 3 Besar Peserta Seleksi JPTP Lingkungan Pemprov Sulsel Tahun 2021.
Sebanyak 41 pelamar yang berhasil lolos ke tahapan ini, mereka memperebutkan 14 jabatan kepala dinas yang lowong.
Antara lain; Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, dan DIrektur RS Umum Haji. (*)
