MAKASSAR – Ditengah Pandemi covid-19,BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Sulawesi Maluku melakukan relaksasi iuran untuk mengurangi beban masyarakat.

Relaksasi ini berupa keringanan dan penundaan pembayaran peserta BPJAMSOSTEK, yang mulai berlaku sejak Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 mendatang.

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Toto Suharto Mengatakan
terdapat 4 jenis relaksasi yang diberikan selama selama 6 bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Pertama keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99%, atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa relaksasi.

“Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama. Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya cukup membayar 1%.”Ungkapnya pada Kegiatan Sosialisasi Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK Selasa (29/9)

Ia Menjelaskan Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1% selama periode relaksasi, namun sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.

“Guna mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke BPJAMSOSTEK. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30% sejak bulan Februari 2020 , sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan dan akan langsung disetujui oleh BPJAMSOSTEK.Jelasnya.

Toto juga Mengaku Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2% menjadi 0,5%, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Serta yang terakhir adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar pada hari kerja sebelum tanggal 30.

“Intinya Yang ada adalah relaksasi iuran, Tidak ada penurunan manfaat yang diterima oleh peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Kami justru mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat terjangkau”Pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan,Andi Darmawan Bintang mengatakan bahwa relaksasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha yang dilaksanakan oleh pengusaha pada satu sisi dan bagi para pekerja agar tetap merasa aman selama bekerja.

“Relaksasi ini merupakan terobosan yang sangat penting dalam membantu pengusaha dan para pekerja.”Tegasnya.

Sementara itu Ketua APINDO Provinsi Sulawesi Selatan Latunreng mengapresiasi BPJAMSOTEK atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini serta menyampaikan bahwa dengan adanya PP No 49 tahun 2020 ini diharapkan dapat memberi ruang gerak yang lebih dalam bagi pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan.

“Peraturan pemerintah ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja selama wabah covid 19. PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian iuran atau relaksasi bagi program JKK, JKM dan penundaan pembayaran bagi Jaminan Pensiun, serta adanya keringanan denda.”Ungkapnya.

Ia Menekankan momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan para pekerja khususnya di sektor informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan para pekerja khususnya di sektor informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”Pungkasnya.

Diketahui kegiatan ini diikuti Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Dodit Isdiyono. Acara tersebut juga diikuti 286 peserta dari perwakilan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja se-Sulsel, Serikat Pekerja/Buruh Sulsel dan Peserta BPJAMSOSTEK dari 24 Kab Kota di Sulawesi Selatan. [*]