PENANG—Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, memenuhi undangan khusus dari WHO Representative Malaysia, Brunei dan Singapore untuk menghadiri pertemuan tingkat walikota terkait penguatan tatanan kota sehat di bawah Alliance for Healthy Cities (AFHC). Forum bergengsi ini digelar selama dua hari, 25–26 November 2025, di Royale Chulan Penang, George Town, Malaysia.
Pertemuan tersebut menghadirkan pembahasan komprehensif mulai dari kebijakan pemerintah, tantangan kesehatan di tingkat regional, hingga pengalaman berbagai negara dalam mengembangkan konsep kota sehat.
Dari “Sick System” ke “Health System”
Dalam Plenary Talk 1, Dr. Rabindra, WHO Representative untuk Malaysia, Brunei dan Singapura, menekankan perlunya menggeser paradigma kesehatan dari sistem yang reaktif terhadap penyakit menjadi sistem kesehatan yang lebih menyeluruh.
Ia menyebut pendekatan layanan kesehatan selama ini cenderung fokus pada orang sakit, sehingga tidak cukup meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, pendekatan berbasis health system dan penekanan pada determinan kesehatan dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan akar masalah.
Materi ini kemudian diperkaya pada Plenary Talk 2 oleh Dr. Devender Singh, Koordinator Unit Community Health Empowerment WPRO, yang membahas konsep “Menenun Kesehatan dalam Kehidupan Sehari-hari” melalui pendekatan berbasis pengaturan (setting-based approach). Kedua sesi ini saling melengkapi dalam memperkuat arah kebijakan kota sehat di kawasan WPRO.
Berbagi Praktik Baik dari Berbagai Negara
Forum ini juga menghadirkan pengalaman negara dan kota percontohan, mulai dari Penang, Sarawak, Filipina hingga Indonesia. Masing-masing membawa capaian, inovasi, serta tantangan berbeda dalam penerapan kota sehat.
Malaysia, misalnya, berhasil mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok, program ramah lansia, serta layanan kesehatan yang inklusif. Filipina menonjol dengan penguatan pasar sehat, sementara Indonesia dikenal melalui penghargaan Swasti Saba bagi kabupaten/kota yang berhasil menerapkan indikator kota sehat.
Namun, sejumlah tantangan ditemukan hampir seragam di semua negara: lemahnya kerja sama lintas sektor, keterbatasan pendanaan, serta minimnya dukungan dari sektor non-kesehatan. Partisipasi masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi.
Isu Lansia dan Jejaring Kota Sehat
Pada sesi round table, diskusi mengerucut pada peningkatan perhatian terhadap isu lansia yang semakin kompleks. WHO menyoroti perlunya keterlibatan jejaring internasional seperti AFHC dan Asia-Pacific Tobacco-Free Cities Network.
Keanggotaan AFHC sendiri terdiri atas anggota penuh (kota) dan anggota tidak penuh, seperti universitas, NGO, pusat studi, hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kota sehat. Setiap kategori memiliki syarat dan mekanisme keanggotaan tersendiri.
Hari Kedua: Kota Ramah Lansia & Pencegahan PTM
Memasuki hari kedua, peserta kembali meninjau materi awal dan memperdalam strategi mempromosikan kota dan komunitas ramah lansia, termasuk upaya meningkatkan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan cedera/kecelakaan melalui penerapan konsep kota sehat.
Pandangan Prof. Sukri: Kapasitas, Kelembagaan & Konsistensi Kebijakan
Prof. Sukri yang juga Guru Besar FKM Unhas serta alumnus Griffith University, Australia, banyak memberikan pandangan kritis dalam forum tersebut. Ia menyebut bahwa salah satu persoalan utama dalam implementasi kota sehat adalah minimnya pemahaman komprehensif mengenai konsep itu sendiri.
“Kami banyak melakukan kajian dan review dari berbagai literatur serta pengalaman di hampir semua region WHO. Masalah yang sering muncul adalah pemahaman kota sehat yang belum menyeluruh, sehingga pengembangan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti problem kelembagaan dan pendanaan yang beragam dan kerap terbatas. Namun hal paling krusial menurutnya adalah pergantian pimpinan daerah—bupati maupun wali kota—yang sering diikuti perubahan jajaran OPD.
“Dampaknya, kita harus memulai lagi dari awal untuk menjelaskan apa itu kota sehat, baik dalam konteks nasional maupun internasional, termasuk urgensinya,” jelas Prof. Sukri.
Pertemuan ini ditutup dengan rekomendasi untuk memperkuat jejaring, komitmen lintas sektor, serta memperluas dukungan pemerintah daerah dalam membangun kota yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. (Ag4ys)
