MAKASSAR—Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si mengaku siap mendukung program Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gemapatas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mendorong masyarakat untuk memasang patok batas lahannya dengan melakukan pengurusan sertifikat.
Terkait program tersebut saat dalam pancanangan Gemapatas khusus Kota Makassar di Kelurahan Bontomaranu, Kecamatan Mariso, Jum’at (3/2/2023) Sri menuturkan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan melakukan sosialisasi hingga tataran RT/RW.
“Dalam sosialisasi program Gempatas ini, Pemkot Makassar akan melibatkan camat, lurah, hingga tataran RT/RW. Program tersebut harus didukung, tugas Pemkot Makassar melalui camat, lurah, hingga RT/RW bisa memahamkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi lahan,” tambahnya.
Selain itu menurut Sri, program tersebut juga sejalan dengan visi misi Wali Kota Makassar tentang bagaimana mereformasi tata ruang kota menjadi nyaman untuk semua.
“Artinya kalau nyaman, lingkungan masyarakat aman, maka semua akan tertib. Karena inti dari pasang patok ini agar tidak terjadi cekcok, perselisihan berkepanjangan antar masyarakat,” paparnya.
Sementara, Kepala BPN Makassar, Marliana mengatakan, hadirnya Gempatas untuk memperjelas legalitas kepemilikan aset milik warga. Karena dengan adanya pemasangan tanda batas tanah ini diharapkan tidak ada lagi aksi penyerobotan maupun mafia tanah.
Upaya itu juga bisa mempermudah petugas atau Satgas BPN untuk melakukan pengukuran sebagai tahapan pengurusan sertifikat.
“Warga yang mengusulkan penerbitan sertifikat harus melakukan atau memasang tanda batas lebih dulu bersama pemilik lahan yang ada di sebelahnya, karena setiap batas yang dipasang harus disepakati dulu,” jelasnya. (*/4dv)
