BONE—Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengungkap belum ada satu pun pengembang perumahan yang mengajukan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, regulasi mewajibkan kepemilikan sertifikat resmi pemerintah tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan.
“Sampai saat ini belum ada yang usulkan,” ujar Kepala Bidang Bangunan Gedung BMCKTR Bone, A. Syamsul Rijal.
Rijal menjelaskan, regulasi mengatur bahwa SLF yang dipersyaratkan merupakan sertifikat terbitan pemerintah dari instansi teknis berwenang.
Kondisi ini mengundang perhatian lantaran jumlah perumahan di Kabupaten Bone sudah mencapai ratusan lokasi. Selain itu, muncul pengakuan dari salah satu pengembang yang sebelumnya memakai dokumen SLF dari konsultan.
Dalam pesan WhatsApp sebelumnya, pengembang Al Medinah, H. Henra, mengakui pihaknya dahulu masih menggunakan SLF konsultan. Ia menyebut saat ini sudah mengajukan SLF pemerintah ke Dinas PU usai mendapat informasi soal kewajiban aturan tersebut.
Aturan mengenai kewajiban sertifikat ini tercantum jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pada Pasal 122 ayat (1), pelaku usaha wajib memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan. Ayat (2) menyebutkan SLF adalah bukti terpenuhinya kelaikan fungsi bangunan gedung.
Selanjutnya, Pasal 122 ayat (3) mengatur pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada dapat dilakukan pengkaji teknis atau tim penilai teknis bentukan pemerintah daerah.
Sementara ayat (4) mengatur berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, SLF diterbitkan kementerian bidang pekerjaan umum atau dinas teknis bidang bangunan gedung di pemerintah daerah sesuai kewenangannya pada Sistem OSS.
Ketentuan itu menunjukkan konsultan atau pengkaji teknis hanya berperan memeriksa kelaikan bangunan. Kewenangan penerbitan SLF tetap berada di tangan instansi pemerintah.
Dengan aturan tersebut, status dan kedudukan dokumen yang selama ini disebut SLF konsultan perlu diperjelas, apakah tergolong SLF resmi atau sekadar laporan hasil pemeriksaan teknis.
Nihilnya pengajuan SLF ke BMCKTR Bone turut memunculkan tanda tanya soal dokumen yang dipakai pengembang saat pemasaran, penyerahan rumah ke konsumen, hingga akad kredit perbankan.
Sebelumnya, penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sulawesi Selatan juga telah meminta keterangan Kabid Bangunan Gedung BMCKTR Bone, A. Syamsul Rijal, terkait polemik SLF perumahan ini. (*)












