MAKASSAR – Salah satu program prioritas yang dimiliki Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, adalah Sulsel Bersih Melayani. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memberikan pelayanan publik dan inovasi terbaik.
Gubernur Sulsel pada berbagai kesempatan meminta kepada OPD terkait untuk bekerja melalui sistem dan mempermudah semua sistem perizinan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) misalnya, saat ini telah menghadirkan berbagai inovasi dan juga menerapkan digitalisasi sistem pemerintahan.
“Tentu kita ingin melakukan inovasi serba digital, saya ingin lakukan digitalisasi sistem pemerintahan supaya masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan berbasis IT. Dan cukup dari gadgetnya, sudah tahu bahwa sudah bisa mendapatkan pelayanan pemerintahan,” kata Kepala Dinas PTSP Sulsel, Jayadi Nas, di Kantor PTSP Sulsel, Senin, 31 Agustus 2020.
Selanjutnya, koordinasi dilakukan September ini, dalam rapat koordinasi dengan kabupaten/kota dan BKN Pusat untuk membuat model kerjasama pelayanan serba digital.
Ke depan, provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan kesatuan pelayanan, antara mal pelayanan publik.
“Itu yang lagi kita jajaki bagaimana model pelayanan terbaik, inovasi apa yang perlu kita lakukan. Supaya masyarakat betul-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ujarnya, usai menerima kunjungan kerja Penjabat Wali Kota Makassar.
Kepala dinas berlatar belakang akademisi yang dilantik pada 24 Juli silam ini memaparkan, awalnya pada dua hari pertama menemukan pelayanan perizinan dengan atrian yang panjang.
“Pertama saat saya baru masuk antri luar biasa banyak, banyak mahasiswa, apalagi di tengah Covid-19 ini harusnya tidak terjadi,” sebutnya.
Kemudian, ia meminta tim IT untuk membuatkan aplikasi perizinan penelitian. Hasilnya yang selama ini mahasiswa harus menunggu hingga lima hari, dapat selesai dalam waktu lima menit.
PTSP Sulsel sendiri dalam rangka mempermudah pelayanan perizinan penelitian menghadirkan layanan aplikasi New Normal Innovation System Informastion Online Campus atau Neni Si Lincah.
Dalam waktu dekat ini, 300 lebih perguruan tinggi swasta di Sulsel akan menggunakan aplikasi ini.
“Dan yang datang ke sini sekarang, adalah yang belum mengetahui secara persis,” ungkapnya.
Selanjutnya, Jayadi mengatakan, beberapa pelayanan yang selama ini ditarik dari Kabupaten ke Provinsi akan dikembalikan le daerah. Namun, ini dalam konteks tetap dibawah koordinasi Pemprov Sulsel.
Hal ini dilakukan agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari daerah tidak harus ke Ibu Kota Provinsi, yakni Makassar.
“Ini untuk mempermudah masyarakat kita dalam mengakses layanan pemerintahan. Misalnya, orang mau izin berlayar tangkap ikan, itukan harus seizin pemerintah provinsi, sekarang kalau ingin berlayar ke Sinjai, ngapain lagi ke Makassar, kasihan. Selama ini dia ke sini,” pungkasnya. (*)
