BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah Dana Rakca Tahun 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).
Penyerahan dilakukan kepada semua pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur di Indonesia.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sendiri menjadi yang pertama diserahkan DIPA APBN 2018.
“Gubernur Syahrul Yasin Limpo mendapat kehormatan menjadi yang pertama diserahkan DIPA langsung dari Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel.
Adapun DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp31,2 triliun meningkat tahun 2017 sebesar Rp29,6 triliun. Sedangkan dibandingkan tahun 2016, yang hanya sebesar Rp 19,2 triliun. Angka tersebut diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.
“DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp31,2 triliun, ini belum termasuk alokasi APBN untuk lembaga dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Sulsel,” sebut Devo.
Diketahui belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun, angka itu meningkat dari belanja negara sebesar Rp2.080 triliun di tahun ini.
APBN 2018 ini terdiri anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp766,1 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun.
Transfer ke daerah dan dana desa dengan total Rp766,1 triliun, terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.
Anggaran ini untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Penyerahan dilakukan lebih awal dibanding penyerahan DIPA tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2016 diserahkan pada tanggal 14 Desember. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah pada 2018. [*/4ld]
