JAKARTA – Komunitas Sahabat Pulau Ular untuk Jokowi melihat kekerasan di Rakhine terjadi sejak konflik komunal meletus 2012. Operasi militer yang massif mulai dilakukan pada Oktober 2016 di Maungdaw, di tempat Rohingya mayoritas tinggal.
Militer melakukan kejahatan kemanusiaan, pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, penyiksaan, penculikan brutal dan ratusan tewas, Ketika serangan para militer yang gila-gilaan terjadi dua tahun lalu, dunia tak mengecam Suu Kyi sekalipun tak ada yang ia lakukan. Hal itu karena Suu Kyi telah berkuasa dan memimpin, tapi belum berkuasa penuh. Ia diam seribu basa. Dunia berpendapat Suu Kyi butuh waktu mengelaborasi kekuasaannya yang 14 bulan lalu.
Namun, setelah berkuasa penuh, masih sama dengan dua tahun lalu. Tak ada jejak pro demokrasi pada kebijakannya. Adanya pembatasan pers yang dulu membelanya. Suu Kyi adalah Suu Kyi, seorang pemimpin yang tak pantas memimpin demokrasi. Suu Kyi adalah anak mantan Perdana Menteri Pertama Myanmar. Suu Kyi naik bukan karena pencapaian dirinya. Suu Kyi si penerima Nobel tak beda dengan Junta Militer di Myanmar.
Apa yang terjadi di Rakhine membuat Pemerintah RI bersikap membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State. Menlu RI telah menyampaikan keprihatinan dan seruan agar semua kekerasan harus dihentikan. Proteksi harus diberikan kepada semua umat.
Oleh sebab itu, menurut Direktur Eksekutif Sahabat Pulau Ular untuk JOKOWI, Gumilar Abdul Latif, Minggu (3/9/2017) menyatakan siap membantu Pemerintah RI dalam hal kemanusiaan.
Komunitas Sahabat Pulau Ular untuk JOKOWI sudah menyiapkan relawan dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk Rohingya.
“Kami siap berkoordinasi dengan Kemenlu RI maupun Lembaga Kemanusiaan lainnya, agar beban yang dipikul rakyat Rohingya berkurang, Sebagai entitas ASEAN, kami wajib hukumnya membantu tetangga yang lagi kesulitan,” pungkas Gumilar. (M3t/464ys)
