SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Wartawan Senior Ano Suparno Terbitkan Memoar Jurnalistik, Dibagikan Gratis ke Pers Mahasiswa • Hadapi Era AI dan Otomasi, Menaker Siapkan 3 Jurus Ketenagakerjaan • Kembangkan Primaya Jadi 21 RS, Leona A. Karnali Raih Penghargaan EY 2026 • Cari Kerja Makin Mudah, Kemnaker Optimalkan Layanan SIAPkerja • Polemik Gibran dalam Pusaran Politik Hukum Tata Negara • Banyak Aplikasi Bukan Ukuran Keberhasilan, Dekan FEB UNUSIA Bicara Akuntabilitas Digital • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Wartawan Senior Ano Suparno Terbitkan Memoar Jurnalistik, Dibagikan Gratis ke Pers Mahasiswa • Hadapi Era AI dan Otomasi, Menaker Siapkan 3 Jurus Ketenagakerjaan • Kembangkan Primaya Jadi 21 RS, Leona A. Karnali Raih Penghargaan EY 2026 • Cari Kerja Makin Mudah, Kemnaker Optimalkan Layanan SIAPkerja • Polemik Gibran dalam Pusaran Politik Hukum Tata Negara • Banyak Aplikasi Bukan Ukuran Keberhasilan, Dekan FEB UNUSIA Bicara Akuntabilitas Digital •
News

Diskominfotik Jeneponto Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat

110
×

Diskominfotik Jeneponto Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Andi Baso Mustopo
Kabid Humas IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto, A. Baso Mustopo memberikan pemaparan di hadapan staf Diskominfo Jeneponto, Kamis (22/10/2026).

JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) memperkuat keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi instrumen Self-Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfotik Kabupaten Jeneponto itu mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik adalah Penggerak Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”.

Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta rapat koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik (Humas IKP) Diskominfotik Jeneponto, A. Baso Mustopo. Turut hadir Kepala Diskominfotik Jeneponto Achmad, Sekretaris Dinas Irwan, serta perwakilan OPD yang diundang sesuai arahan Komisi Informasi.

Dalam sambutannya, A. Baso Mustopo menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan dokumen administratif. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, mudah diakses, dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, pengelolaan PPID perlu terus diperkuat melalui pendokumentasian, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik secara tertib, termasuk pelayanan permohonan informasi yang profesional.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, jelas, mudah diakses, dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengelolaan PPID perlu diperkuat melalui pendokumentasian, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik secara tertib,” terangnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, Komisi Informasi berperan mendorong keterbukaan informasi sekaligus menangani sengketa informasi publik sesuai kewenangannya.

Melalui sosialisasi instrumen SAQ, setiap OPD diharapkan memahami mekanisme pengisian kuesioner sekaligus mampu mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi di instansinya masing-masing. Penilaian mandiri ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan.

Selain keterbukaan informasi, Diskominfotik Jeneponto turut menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!. Setiap laporan yang masuk harus mendapat perhatian dan tindak lanjut yang jelas dari perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Baso menilai, pengaduan masyarakat merupakan sumber masukan penting bagi pemerintah untuk mengenali persoalan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan langkah perbaikan.

“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya dilihat dari jumlah laporan yang diterima, tetapi juga dari kualitas tindak lanjut dan kepastian informasi yang diberikan kepada pelapor,” jelasnya.

Penguatan keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan terpercaya.

Di tingkat daerah, langkah ini juga mendukung visi Jeneponto Bahagia, yakni pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, berdaya saing, religius, inklusif, dan melaju.

Baso berharap seluruh OPD semakin siap memenuhi standar keterbukaan informasi publik, membenahi tata kelola dokumentasi, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah.

Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki pelayanan informasi, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jeneponto. (5353)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com