MAKASSAR—DPRD Kota Makassar menegaskan perlunya langkah pendapatan yang lebih agresif dalam penyusunan KUA-PPAS APBD 2026. Penegasan itu disampaikan Ketua Pansus Banggar, Ray Suryadi Arsyad, saat memaparkan laporan pembahasan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS, Senin (17/11/2025).
Menurut Ray, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan turun 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah kota memperkuat strategi fiskal agar program prioritas tetap berjalan.
DPRD menyodorkan empat rekomendasi utama. Pertama, optimalisasi dan konsistensi penerimaan daerah, khususnya memastikan seluruh kebijakan pendapatan berjalan disiplin. Kedua, digitalisasi menyeluruh sistem pajak dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memetakan potensi baru yang belum tergarap.
Ketiga, penguatan kinerja BUMD, agar mampu menyumbang dividen lebih besar bagi kas daerah. Keempat, pengembangan sumber pendapatan baru, terutama dari sektor digital dan ekonomi kreatif, termasuk penguatan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru.
Dari sisi belanja, DPRD menegaskan pentingnya memastikan anggaran diarahkan pada layanan dasar dan proyek strategis. Prioritas yang disorot meliputi pendidikan, kesehatan, UMKM, jaminan sosial, serta pembangunan infrastruktur penting seperti stadion dan jaringan irigasi.
DPRD juga memberikan arahan teknis kepada sejumlah SKPD. Dinas Pendidikan diminta menjaga seragam sekolah gratis sebagai mandatory spending. Dinas PU diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, sementara DLH diminta mempercepat pengolahan sampah terintegrasi. Diskominfo diarahkan memperkuat Makassar Super Apps dan Lontara+.
Ray menutup laporannya dengan menegaskan bahwa belanja modal harus tetap dijaga untuk memastikan keberlanjutan proyek prioritas dan stabilitas layanan publik. (Ag4ys/4dv)
