MAKASSAR—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD kota Makassar melalui juru bicaranya Yeni Rahman dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar 2023, meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.
Meski mengaku mengapresiasi apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023, namun menurutnya bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong untuk bekerja dengan lebih baik lagi.
“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini. Namun Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya
Lebih lanjut Yeni meminta penjelasan kepada Walikota, setidaknya 9 point dalam melakukan pelayanan publik, yaitu meliputi; Upaya mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok; Pelayanan Puskesmas; Tahapan pembangunan Sirkuit Untia; Peran Pemkot dalam pembangunan stadion dan sejauh mana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit masyarakat seperti judi online.
Selain itu FPKS menyatakan mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan.
FPKS juga meminta penjelasan terkait pembangunan infrastruktur sekolah yang kondisinya sudah rusak, baik atap hingga temboknya; Penggunaan anggaran dan indikator keberhasilan lorong wisata, serta hal terkait Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara. Apakah telah didefinitfkan?. (*/4dv)
