MAKASSAR – Minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III di wilayah Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026 mendapat sorotan Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan.
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, menyayangkan kondisi tersebut. Ia meminta para legislator yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya lebih terbuka menyampaikan agenda dan laporan kegiatan reses kepada masyarakat.
Sorotan itu muncul setelah pemberitaan media menyebut hanya anggota DPR RI La Tinro La Tunrung yang terkonfirmasi berkunjung ke Kota Palopo selama masa reses. Kunjungan tersebut dikabarkan berlangsung dalam rangka kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo pada akhir Oktober lalu.
Sementara itu, belum terdapat informasi mengenai agenda lima anggota DPR RI lainnya di Palopo selama periode reses tersebut.
Hasbi menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal atau kewajiban administratif anggota legislatif. Lebih dari itu, reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bertemu langsung dengan wakil mereka di parlemen.
“Kami prihatin. Reses adalah hak konstitusional rakyat untuk bertemu wakilnya, bukan sekadar agenda administratif. Luwu Raya dihuni sekitar 1,3 juta jiwa dan telah memberikan suara yang tidak sedikit bagi para wakilnya di Senayan. Wajar bila warga berharap mereka hadir, mendengar, dan melihat langsung persoalan di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo,” ujar Hasbi, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perhatian terhadap Luwu Raya semakin penting karena kursi DPR RI Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse masih menunggu proses penggantian antarwaktu (PAW). Kondisi tersebut membuat keterwakilan daerah di parlemen untuk sementara waktu berkurang satu kursi.
Di tengah kondisi itu, sejumlah persoalan strategis di Luwu Raya membutuhkan pengawalan serius di tingkat pusat. Mulai dari sengketa lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu, krisis air bersih yang memicu demonstrasi di Kota Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Persoalan-persoalan ini tidak cukup dikawal lewat rapat di Jakarta. Warga ingin didengar di tempat mereka tinggal. Karena itu, sepinya kehadiran wakil dapil selama reses kami nilai sebagai hal yang patut disayangkan,” katanya.
Hasbi memahami Dapil Sulsel III memiliki cakupan wilayah yang luas, meliputi sembilan kabupaten/kota. Namun, luasnya wilayah pemilihan, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan bagi kawasan berpenduduk besar seperti Luwu Raya luput dari perhatian wakil rakyat.
Empat Catatan KKLR untuk Legislator
Sebagai bentuk evaluasi, KKLR Sulsel menyampaikan empat catatan kepada anggota DPR RI Dapil Sulsel III, khususnya mereka yang memperoleh dukungan suara dari wilayah Luwu Raya.
Pertama, membuka jadwal dan lokasi pelaksanaan reses selama periode 9 Oktober hingga 9 November 2026 di setiap kabupaten/kota, termasuk kegiatan yang belum terpublikasi.
Kedua, menyampaikan laporan hasil reses kepada masyarakat, terutama aspirasi yang telah dihimpun serta tindak lanjutnya melalui komisi masing-masing di DPR RI.
Ketiga, memastikan Luwu Raya masuk dalam agenda kunjungan pada masa reses berikutnya. Hasbi berharap pertemuan terbuka dapat dijadwalkan di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, bukan hanya terpusat di satu lokasi.
Keempat, membuka ruang evaluasi publik agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus menilai kehadiran dan kinerja wakil mereka secara transparan.
“Suara dari Luwu Raya adalah amanah. Yang merupakan putra daerah semestinya berada di barisan terdepan, dan yang berasal dari daerah lain pun punya kewajiban yang sama kepada setiap pemilihnya. Jika memang sudah ada kegiatan di Luwu Raya, silakan dibuka dan dipublikasikan agar kami dan masyarakat mengetahuinya,” tegas Hasbi.
Ia juga mengajak seluruh wija to Luwu, di mana pun berada, untuk terus mengawal aspirasi dan kepentingan pembangunan Luwu Raya secara santun dan konstruktif.
Hasbi menegaskan, kritik yang disampaikan KKLR bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan para wakil rakyat. Sebaliknya, organisasi tersebut berharap komunikasi antara masyarakat dan anggota DPR RI semakin terbuka sehingga berbagai persoalan daerah dapat diperjuangkan bersama.
“Kami ingin para wakil rakyat benar-benar hadir, bukan untuk dikritik, tetapi agar persoalan Luwu Raya dikawal bersama. Kritik ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Tana Luwu yang kita cintai bersama,” tutupnya. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda









