OPINI—Dahulu kala, semua wilayah merasakan kesejahteraan dan jauh dari maksiat. Ketaatan kepada Allah menjadi hal utama. Namun, ketika penguasanya ditaklukkan penjajah, semuanya berubah.
Narasi tersebut menggambarkan kondisi Kabupaten Gowa yang dijuluki Butta Bersejarah dan kini menghadapi krisis berbagai kebutuhan dasar.
Ketika pasokan air berkurang, kebutuhan rumah tangga meningkat. Ketika listrik terganggu, aktivitas ekonomi dan pelayanan ikut terhambat. Jika pada saat yang sama belanja pemerintah menghadapi kebuntuan, kemampuan pemerintah daerah menggerakkan program publik pun ikut dipertanyakan. (Sumber: [https://search.app/ZwZko8JqyP8rTWV6A]
Kabupaten Gowa yang memiliki luas wilayah 1.883,33 km² (sumber: Wikipedia), dengan beragam kekayaan dan keindahan alam, kini terjebak dalam krisis kekeringan.
Dampaknya tentu meresahkan kehidupan sehari-hari warga. Sungai yang dahulu melimpah air kini semakin menyusut. Pohon rambutan pun ikut merasakan dampaknya. Sementara itu, buah mangga memang banyak, tetapi seakan dipaksa matang sebelum waktunya.
Duhai Pemilik alam, apa yang sebenarnya terjadi?
Persaudaraan pun kian memudar hanya karena persoalan selang air. Kemarau memang sudah menjadi langganan beberapa tahun belakangan. Namun, kondisi tahun ini terasa lebih meresahkan, terlebih ketika pemadaman listrik dan kelangkaan gas turut memperburuk keadaan.
Kondisi ini menjadi teguran keras dari alam yang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola sumber daya alam. Dahulu, Gowa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa wilayahnya pun dikenal memiliki udara yang sangat sejuk.
Kini, keadaan tersebut perlahan berubah akibat pengalihan fungsi lahan, hutan yang semakin menipis, dan berbagai persoalan lingkungan lainnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan: ke mana arah kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat?
Seharusnya, aturan yang berlaku mampu melindungi alam sekaligus masyarakatnya. Sebab, salah satu tujuan aturan dibuat adalah menjaga kehidupan agar berjalan dengan baik.
Tidakkah kita bertanya-tanya, mengapa Butta Bersejarah yang dahulu pernah berjaya kini justru semakin sengsara? Adakah kemaksiatan yang dilakukan hingga Allah menjatuhkan hukuman-Nya?
Jika diperhatikan lebih jauh, aturan yang berlaku saat ini dinilai hanya mengutamakan keuntungan segolongan orang. Sementara itu, kondisi kehidupan masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang berarti.
Kondisi ini sangat berbeda ketika aturan Islam diterapkan. Para wali atau gubernur yang amanah akan mengelola wilayah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam tata kelola tersebut, hutan tidak semestinya dialihfungsikan secara sembarangan, begitu pula penebangan liar harus dicegah. Aturan tegas perlu diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang merusak lingkungan.
Kualitas air bersih pun harus dijaga. Masyarakat perlu diatur agar tidak membuang sampah ke sungai sehingga sumber air tetap terpelihara.
Ketika krisis air terjadi, penguasa dalam sistem Islam akan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mempersulit mereka. Dengan demikian, kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dan konflik antarmasyarakat akibat perebutan air dapat dicegah. (*)
Penulis:
Nurjannah
(Aktivis Dakwah)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.








