Meromantisasi Kabut Penghalang Langit Biru di Sulsel, Emang Bisa?

OPINI—Kota Daeng dan sekitarnya diselimuti kabut beberapa waktu lalu. Jangan heran jika akhir-akhir ini tak sedikit masyarakat mengeluhkan batuk, flu, hingga demam.

Stasiun Klimatologi BMKG Wilayah IV Makassar melansir kualitas udara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum stabil dan masih dalam kategori sedang. Kondisi ini disebabkan atmosfer yang masih dipengaruhi asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sumber: [Antara Sulsel]

Kabut tersebut ibarat fatamorgana yang terlihat seperti mendung pertanda hujan, tetapi justru membawa udara panas. Bukan hanya karhutla di wilayah Sulawesi Selatan, seperti Enrekang, Malino, Sinjai, dan sekitarnya, yang menjadi penyebabnya.

Kabut asap akibat karhutla membuat sebagian Pulau Sulawesi dikepung asap. Selain kebakaran lokal, asap kiriman dari Papua dan Kalimantan juga membuat udara semakin pekat.

Warga kian khawatir asap tersebut berdampak terhadap kesehatan, khususnya anak-anak dan orang tua.

Sumber: [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/sulawesi-dikepung-asap-pekat?utm_source=chatgpt.com)

Kejadian seperti ini membuktikan bahwa persoalan karhutla di Indonesia semakin parah. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola negeri ini.

Salah satunya, lahan gambut yang sengaja dikeringkan, padahal tindakan tersebut dapat mengganggu ekosistem alam. Bahkan, api kecil pun bisa memicu kebakaran hebat, seperti yang terjadi di Kalimantan.

Kita juga tidak bisa begitu saja menyalahkan segelintir masyarakat yang membakar sampah. Luas lahan yang mereka miliki tentu tidak sebanding dengan lahan yang dikuasai para pengusaha.

Yang membuat geram, setelah lahan terbakar, tiba-tiba saja ada tanaman sawit di lokasi tersebut. Tanam kok tiba-tiba?

Dilansir dari Kompas.id, Kementerian Kehutanan dan kepolisian menemukan lokasi kebakaran hutan dan lahan yang baru saja padam langsung ditanami sawit di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Tim gabungan menyegel lokasi, menyita satu unit ekskavator, dan memeriksa dua orang yang mengoperasikan alat berat tersebut.

”Ini banyak sekali yang nakal. Di lokasi penyegelan ini baru saja asapnya padam, tetapi sudah mulai ditanam sawit,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Kamis (10/9/2026).

Sumber: [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/lokasi-karhutla-ditanami-sawit-aparat-segel-area-dan-tangkap-pelaku?utm_source=chatgpt.com)

Ini memunculkan dugaan adanya kepentingan di balik kebakaran lahan. Perizinan alih fungsi hutan menjadi lahan sawit patut dipertanyakan, terutama jika penanaman dilakukan tidak lama setelah kebakaran.

Bagi penulis, persoalan ini tidak cukup dijelaskan dengan alasan El Niño atau musim kemarau. Ada persoalan tata kelola lahan yang perlu diusut, termasuk kemungkinan keterlibatan pemilik modal besar.

Kasus karhutla bukan hanya masalah masyarakat Sulawesi Selatan. Ini persoalan Indonesia secara keseluruhan.

Ironisnya, ketika masyarakat membutuhkan penanganan bencana dan udara bersih, anggaran penanggulangan bencana disebut semakin menipis, bahkan dikorupsi. Dana penanganan bencana seolah setipis udara segar yang tersisa saat ini.

Di tengah situasi tersebut, kabut asap justru bisa dijadikan latar foto estetik tanpa perlu banyak penyuntingan. Namun, apakah pantas penderitaan masyarakat akibat pencemaran udara dijadikan sesuatu yang romantis?

Menurut penulis, persoalan karhutla sangat mendesak untuk diselesaikan pemerintah. Sebab, menuju Indonesia Emas membutuhkan generasi yang sehat, bukan sekadar kenyang.

Dampak karhutla terhadap kesehatan dapat mengancam kualitas generasi mendatang. Paru-paru masyarakat, terutama anak-anak, ikut terancam ketika asap terus menyelimuti permukiman.

Sistem kapitalisme, dalam pandangan penulis, melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyat. Kondisi seperti ini tidak seharusnya dinormalisasi oleh masyarakat yang masih memiliki kepedulian terhadap keselamatan sesama.

Kita tidak bisa terus beromantisasi dengan kabut asap yang mengancam jiwa. Terlebih, karhutla telah menimbulkan dampak kesehatan yang luas.

Pemerintah seharusnya lebih sigap menangani karhutla, khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak.

Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menembus 333.470 kasus berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 21 Oktober 2026.

Sumber: Kompas

Melihat luasnya dampak yang ditimbulkan, penulis berpandangan bahwa karhutla sudah seharusnya mendapat penanganan serius dalam skala nasional. Apalagi, kabut asap dilaporkan menyebar hingga ke luar negeri dan melintasi berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi ini sangat berbeda jika aturan Allah diterapkan. Dalam Islam, negara wajib mengurusi rakyat dengan sebaik-baiknya.

Negara tidak seharusnya bersikap pelit dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Pemimpin yang amanah memahami bahwa tanggung jawab tersebut kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam pandangan Islam yang diusung penulis, pendanaan negara dapat bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, pengelolaan sumber daya alam, ghanimah, dan fa’i. Adapun dharibah atau pajak hanya dipungut dalam kondisi tertentu ketika kas negara tidak mencukupi dan dibebankan kepada orang kaya.

Dengan demikian, penulis menilai negara seharusnya mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa terus bergantung pada utang luar negeri.

Fasilitas kesehatan pun harus dimaksimalkan agar masyarakat memperoleh pelayanan tanpa harus terbebani biaya. Tenaga kesehatan yang amanah dan profesional juga diperlukan untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla.

Dengan penanganan yang cepat dan tepat, dampak kesehatan terhadap masyarakat diharapkan dapat diminimalkan.

Masyarakat seharusnya tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk merasakan dampak penanganan karhutla. Ah, sungguh kondisi yang diimpikan saat ini.

Sayangnya, menurut penulis, aturan Islam kerap dikriminalisasi dan digambarkan seperti monster ketika hendak diterapkan. Padahal, penulis meyakini Islam menawarkan solusi yang hakiki bagi persoalan kehidupan.

Lantas, jika aturan yang diyakini membawa solusi justru dianggap menakutkan, siapa sebenarnya monster yang harus kita waspadai? (*)