Beranda » Opini » Hadiah Pemerintah di Hari Kesehatan
Hadiah Pemerintah di Hari Kesehatan
Opini

Hadiah Pemerintah di Hari Kesehatan

OPINI – Kesehatan tercakup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang merupakan salah satu kebutuhan primer manusia.

Salah satu sektor kesehatan dalam SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
Pemerintah melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Adanya perubahan perturan tersebut, sejak 1 januari 2019 iuran peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) juga mengalami perubahan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Setidaknya sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1, terdapat 10.013 puskesmas sebagai fasilitas kesehatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per 1 Oktober 2019.

Adapun rasio puskesmas per kecamatan di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1,39 (Kementerian Kesehatan RI). Secara rata-rata di seluruh kecamatan di Indonesia memiliki setidaknya 1 puskesmas.

Hal ini menunjukkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di Indonesia terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi keberadaan puskesmas untuk setiap kecamatan. Sekitar 7.518 puskesmas (75,23%) telah terakreditasi sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan.

Selain puskesmas, upaya peningkatan derajat kesehatan khususnya yang bersifat kuratif dan rehabilitativ dapat diperoleh melalui rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2018 menjadi 2.813 yang terdiri dari 2.269 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 544 Rumah Sakit Khusus (RSK).

Adapun capaian akreditasi rumah sakit di Indonesia baik RS Pemerintah maupun RS swasta sebesar 70,03%.

Sumber daya manusia kesehatan (SMDK) memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembanguanan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan.

Jumlah SMDK di Indonesia tahun 2018 sebanyak 1.182.808 orang yang terdiri dari 886.488 tenaga kesehatan (74,95%) dan 296.320 tenaga penunjang kesehatan (25,05%).

Kondisi pada tahun 2018, terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 28,6% menjadi 30,96%.

Sebanyak 48,66% penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu dan 4,69% penduduk yang rawat inap setahun terakhir.

Sedangkan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memilih tidak berobat jalan karena alasan mengobati sendiri (67,04%), merasa tidak perlu (28,46%), tidak punya biaya berobat (1,71%), tidak ada biaya transport (0,46%), tidak ada sarana transportasi (0,15%), dan alasan lain-lain.

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan meningkat, namun umur harapan hidup (UHH) saat lahir juga meningkat. UHH saat lahir tahun 2018 sebesar 71,2 tahun, meningkat dari tahun 2017 yaitu 71,06 tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan dapat bertahan hidup hingga 71,2 tahun. Peningkatan UHH saat lahir salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Tercatat sebanyak 221.203.615 penduduk (83%) merupakan peserta program JKN per 30 September 2019. Sedangkan target pemerintah di tahun 2019 adalah 257,5 juta peserta JKN (100% populasi).

Selain itu, beberapa kondisi terakhir yang diharapkan untuk tahun 2019 yaitu kesinambungan operasional, jumlah fasiltas kesehatan cukup, indeks kepuasan peserta 85%, indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80%.

Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi menjadi visi BPJS Kesehatan. Namun sampai tahun ini, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran hingga 32 triliun.

Sehingga pemerintah menaikkan iuran BPJS. Penyebab utama terjadinya defisit adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada PBPU/peserta mandiri, pembayaran iuran yang tidak disiplin.

Sedangkan faktor lainnya seperti inefisiensi layanan, belum sempurnanya manajemen klaim, serta belum sempurnanya strategic purchasing.

Kenaikan iuran BPJS sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan program JKN, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia diikuti dengan kenaikan kepuasan peserta program JKN. (*)

Hadiah Pemerintah di Hari Kesehatan
Penulis : Fatimah Azzahro’
Staf BPS Kab Sinjai, Sulsel