JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penerapan sistem ekonomi pasar bebas selama hampir tiga dekade terakhir telah menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat memberikan pidato kunci pada Muktamar V Wahdah Islamiyah di Aula Gedung Pertemuan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2026).
Di hadapan muktamirin dan muktamirat, Zulhas mengatakan sistem ekonomi pasar bebas selama 28 tahun setelah reformasi cenderung membuat kekuatan modal menjadi penentu utama dalam persaingan ekonomi.
“Selama 28 tahun setelah reformasi, kita menjalankan ekonomi pasar bebas di mana yang kuat modalnya yang menang,” kata Zulhas.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan arah perekonomian nasional pada prinsip Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
“Kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Zulhas menilai keberpihakan terhadap petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia menyebut sekitar 60 juta petani dan nelayan perlu mendapat perlindungan agar tidak semakin tertekan secara ekonomi.
Ia mencontohkan sektor pertanian. Menurutnya, tanpa swasembada pangan, posisi petani akan terus rentan. Bahkan, kepemilikan lahan berpotensi semakin menyusut karena petani terpaksa menjual sawahnya.
“Kalau kita tidak swasembada, petani kita tetap menjadi yang termiskin. Lama-kelamaan sawahnya dijual dan 80 persen petani kita berubah menjadi buruh tani,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah melakukan pembenahan kebijakan pangan melalui reformasi regulasi. Zulhas menyebut sebanyak 35 regulasi berupa PP, Perpres, Inpres, dan Kepres telah diterbitkan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun.
Salah satu yang dibenahi adalah tata kelola pupuk bersubsidi. Pemerintah memangkas berbagai aturan yang dinilai menghambat distribusi, sekaligus menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut disebut meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi 58 persen menjadi 9,5 juta ton pada 2025.
Pemerintah juga menetapkan HPP gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung pipilan kering Rp5.500 per kilogram melalui Inpres Nomor 10. Kebijakan tersebut, menurut Zulhas, ikut mendorong surplus beras nasional hingga 4,2 juta ton serta menghentikan impor beras dan jagung pakan sepanjang 2025–2026.
Di tingkat desa, pemerintah menyiapkan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi. Koperasi ini diarahkan menjadi penyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sekaligus pusat distribusi pangan dan bantuan sosial.
“Ekonomi kita harus berbasis ekonomi kerakyatan. Indonesia akan terang kalau ada ‘lilin-lilin’ yang menyala di setiap desa melalui Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Agenda tersebut juga disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mengakhiri pidatonya di Muktamar V Wahdah Islamiyah, Zulhas mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan nasional. Menurutnya, kekompakan menjadi modal penting untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan politik Indonesia.
“Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang sangat kuat,” pungkasnya.(Mp/Ag4ys)
Citizen Reporter: Muhammad Akbar (Humas Muktamar V Wahdah Islamiyah)
