Ketika Gelar Tak Menjamin Masa Depan

OPINI—Gelar sarjana selama ini dipandang sebagai salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun menempuh pendidikan, menyelesaikan tugas, mengikuti berbagai kegiatan, hingga akhirnya wisuda dengan harapan dapat segera memasuki dunia kerja.

Namun, realitas yang dihadapi banyak lulusan justru tidak sesederhana itu. Sekitar satu juta sarjana masih menghadapi persoalan pengangguran, sementara persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat.

Persoalan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka. Pendidikan terus menghasilkan lulusan baru, tetapi penciptaan pekerjaan formal dengan kebutuhan keterampilan tinggi belum mampu mengimbanginya.

Akibatnya, ijazah yang seharusnya menjadi modal untuk membangun masa depan justru sering membawa lulusan pada panjangnya antrean pencari kerja.

Fenomena tersebut semakin terasa ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang sebanding. Kondisi ini sering disebut sebagai jobless growth, yaitu ketika indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan, tetapi masyarakat tidak merasakan peningkatan kesempatan kerja secara proporsional.

Di sisi lain, berbagai sektor juga menghadapi pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pencari kerja semakin bertambah. Gambaran sulitnya memperoleh pekerjaan bahkan terlihat dari fenomena job fair yang dipenuhi pencari kerja.

Tidak sedikit orang tua yang turut mengantar dan menunggu anaknya mencari pekerjaan. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran bukan hanya persoalan individu, tetapi telah menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat membuka kesempatan kerja.

Namun, penciptaan lapangan kerja perlu dilihat bukan hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari keberlanjutan dan kesesuaiannya dengan kompetensi masyarakat, termasuk lulusan perguruan tinggi.

Dalam perspektif kapitalisme, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan investasi, produksi, dan akumulasi modal. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan setiap individu.

Perusahaan memiliki kepentingan terhadap efisiensi dan keuntungan, sedangkan tenaga kerja menjadi bagian dari mekanisme produksi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Ketika penciptaan lapangan kerja banyak diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta, kesempatan kerja akhirnya sangat bergantung pada kepentingan investasi dan kebutuhan dunia usaha.

Negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sementara persoalan pengangguran sering dikembalikan kepada individu melalui peningkatan kompetensi dan daya saing.

Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Minyak, gas, tambang, hutan, dan berbagai sumber daya strategis memiliki potensi besar untuk menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Pengelolaan sumber daya tersebut semestinya diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi pemilik modal.

Islam memandang persoalan ekonomi dari sudut yang berbeda. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu.

Negara memiliki tanggung jawab sebagai raa’in, yaitu mengurus dan menjamin kemaslahatan rakyat.

Negara perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri strategis, menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja juga diatur agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.

Dengan demikian, persoalan satu juta sarjana menganggur bukan sekadar persoalan individu yang kurang kompeten atau kurang berusaha. Persoalan ini berkaitan dengan sistem ekonomi, arah pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ketenagakerjaan, serta hubungan antara pendidikan dan dunia kerja.

Sarjana seharusnya memiliki ruang untuk mengamalkan ilmu dan keterampilannya, memperoleh pekerjaan yang layak, memenuhi kebutuhan hidup, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Gelar seharusnya menjadi pintu menuju masa depan, bukan sekadar tiket menuju antrean panjang pencari kerja.

Wallāhu a’lam bish-shawāb.