SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier •
Biro Humas Pemkot MakassarMakassar

Humas Makassar Gelar Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu

495
×

Humas Makassar Gelar Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu

Sebarkan artikel ini
Humas Makassar Gelar Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu

MAKASSAR – Bagian Humas Pemkot Makassar menggelar Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pembantu di Hotel Santika, Makassar, Rabu (26/6/2019).

Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem yang diwakili Kasubag Pengaduan Bagian Humas Pemkot Makassar, Nuri Triambodo mengatakan Koordinas PPID Utama dengan PPID Pembantu bertujuan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Humas Makassar Gelar Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu

Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar yang mengusung tema “Transparansi Informasi untuk Demokratisasi Pemerintahan”.

“Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pembantu,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Kota Makassar, Muhammad Takdir Alim Bachrie dalam sambutannya mewakili Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb mengatakan di era digital saat ini pentingnya transparansi informasi agar tercipta demokratisasi pemerintahan.

Ia mengatakan pasca reformasi, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah tidak bisa dibendung.

Apalagi sejak adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat hak masyarakat mendapatkan informasi tidak bisa dihalangi.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Olehnya itu, UU Keterbukaan Informasi Publik dinilai sangat mendukug transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis.

“Sebelum ada UU ini, paradigma masyarakat adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka kemudian bergeser menjadi seluruh informasi bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan,” tegasnya. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com