MAKASSAR – Fokus pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan  adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk di  dalamnya peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Untuk  itu, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga diarahkan pada  peningkatan kualitas SDM.

Dalam peningkatan kualitas SDM ini, salah satu yang menjadi  perhatian adalah pemenuhan hak dan perlindungan anak serta  perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Melalui Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), sejumlah kegiatan  dirancang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mewujudkan hal  ini.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A. Gazaling  menjelaskan, salah satu permasalahan yang ada terkait perlindungan  perempuan dan anak adalah belum maksimalnya pelayanan yang  dilakukan oleh UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Padahal, menurut Ilham, kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami  permasalahan harus mendapatkan perhatian serius. Seperti terkait  dengan pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi, integrasi  sosial dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Kondisi yang ada di lapangan, walaupun sudah terbentuk lembaga  pelayanan pengaduan, namun belum semua unit layanan P2TP2A aktif,  terutama dalam hal penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban,”  ungkapnya.

Menurut Ilham, hal ini semakin diperparah dengan kurangnya  pengetahuan masyarakat tentang keberadaan unit layanan ini. “Jadi  jangankan tahu tugas dan fungsinya, keberadaan unit layanan ini  saja masih banyak yang belum tahu,” ujarnya.

Merespon hal tersebut, jelas Ilham, pihaknya mencoba untuk  membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas  PPA).  Di dalam Satgas PPA ini, terdapat Tim Reaksi Cepat atau Tim  Penjangkauan. Tim ini, lanjut Ilham, berfungsi untuk melakukan  penjangkauan, deteksi dan rekomendasi tindak lanjut pemberian  layanan pada korban.

“Harapan kami, dengan adanya Satgas PPA ini, bisa menjadi mitra UPT  P2TP2A yang ada di kabupaten/kota. Dengan begitu, upaya dalam  rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak, dapat kita  laksanakan dengan optimal,” pungkas Ilham. [*]