Beranda » Biro Humas Pemprov Sulsel » Inilah Tahapan Pelaksanaan Lelang Randis Pemprov Sulsel
Inilah Tahapan Pelaksanaan Lelang Randis Pemprov Sulsel
Biro Humas Pemprov Sulsel

Inilah Tahapan Pelaksanaan Lelang Randis Pemprov Sulsel

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel,melalui Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah sulsel kembali akan melakukan lelang kendaraan dinas (Randis) tahap dua.

140 randis yang di usul untuk dinilai, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) hanya 95 randis pemprov sulsel yang akan di lelang,yaitu 28 kendaraan roda empat,dan 67 roda dua.

Kepala Biro pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi sulsel,Nurlina mengatakan, lelang randis akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Lelang randis akan dilakukan dalam waktu dekat,Tegas Nurlina.

Adapaun tahapan pelaksanaan lelang randis yaitu.

DASAR HUKUM :

  1. Pp 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah;
  2. Pp 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas;
  3. Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah;
  4. Perda provinsi sulawesi selatan nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Tata cara pelelangan kendaraan dinas :
1. Perencanaan penjualan kendaraan dinas;
2. Usulan penjualan kendaraan dinas;
3. Pembentukan tim peneliti berdasarkan surat keputusan gubernur sulawesi selatan nomor 891/iii/tahun 2018 tentang pembentukan tim peneliti penjualan bmd pemerintah provinsi sulawesi selatan yang bertugas untuk melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik; (mencocokkan fisik barang milik daerah dengan data administrasi)
4. Pembentukan tim penilai bmd berdasarkan surat keputusan gubernur sulawesi selatan nomor 2968/xi/tahun 2018 tentang pembentukan tim penilai bmd pemerintah provinsi sulawesi selatan untuk melakukan penilaian bmd sebagai dasar penetapan nilai limit harga kendaraan dinas operasional yang akan dilelang;
5. Pengelola mengajukan surat permohonan persetujuan penjualan kepada gubernur;
6. Keputusan penjualan oleh gubernur;
7. Pengelola mengajukan permohonan penjualan bmd ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl);
8. Sk penghapusan bmd oleh gubernur.

Lelang kendaraan dinas operasional milik pemerintah provinsi sulawesi selatan :
1. Pemerintah provinsi sulawesi selatan awalnya akan melelang 140 (seratus empat puluh) unit kendaraan dinas operasional namun yang dinilai oleh direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit. Hal ini dikarenakan 45 (empat puluh lima) unit tidak memenuhi persyaratan untuk dinilai;
2. 95 (sembilan puluh lima) unit kendaraan dinas operasional tersebut terdiri atas 67 (enam puluh tujuh) unit roda dua dan 28 (dua puluh delapan) unit roda empat yang berasal dari 30 (tiga puluh) opd lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan;
3. Hasil penilaian oleh tim penilai dari direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) yang ditetapkan dengan sk gubernur sulawesi selatan;
4. Pendaftaran dan persyaratan lelang melalui website resmi milik direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia www.lelang.go [*]