OPINI—Sulawesi Selatan (Sulsel) menawarkan tiga proyek yang bersifat ready to offer dalam webinar Road to Indonesia Investment Day 2020 ke-11 tanggal 20 Oktober 2020 yang dilaksanakan KBRI Singapura dan didukung oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Singapura (IIPC). Ketiga proyek tersebut antara lain Makassar Waste Management, Maros Industrial Area, dan Special Economic Zone Selayar.

Dalam sambutannya, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Singapura, Didik Eko Pujianto menyampaikan bahwa Sulsel merupakan provinsi yang menjadi penghubung ke Indonesia bagian timur.

Sulsel juga memiliki banyak potensi sumber daya alam, diantaranya: perikanan, pertanian, serta potensi bahan tambang seperti nikel, biji besi dan timbal hitam. Baru-baru ini Garuda Indonesia juga membuka rute penerbangan dari Makassar ke Singapura, dikhususkan untuk kargo dan bertujuan untuk semakin meningkatkan perdagangan dari Sulsel dan kawasan timur Indonesia ke Singapura.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Sulsel memiliki potensi investasi yang sangat besar, khususnya di sektor pertanian, pariwisata dan perikanan. Selain itu, berbagai kebijakan juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulsel untuk semakin mendorong mudahnya berinvestasi dan melakukan usaha di Sulsel, khususnya bagi para investor asing (kemenlu.go.id, 21/10/2020).

Rawan Penyimpangan

Pemerintah dalam hal ini, pejabat provinsi, kabupaten/kota, nasional, dan internasional berkolaborasi serta bersepakat dalam hal mempermudah masuknya para investor sampai ke daerah-daerah.

Kondisi ini dapat dilihat dari aspek kemudahan birokrasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kesemua kebijakan tersebut makin dipermulus dengan Omnibus Law UU Ciptaker yang sudah disahkan pada 15 Oktober lalu. Wajar jika banyak pihak yang menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan karpet merah bagi investor, terutama asing dan aseng.

Di tengah resesi dan pandemi yang melanda Indonesia, penguasa seakan sibuk melanjutkan agenda investasinya.

Sebelumnya, pembangunan massif di Pulau Jawa, kini penguasa ingin melebarkan sayap ke Pulau Sulawesi, terkhusus Sulsel. Bahkan, dijadikan dalih dalam rangka perbaikan roda perekonomian demi pertumbuhan ekonomi.

Namun, perlu ditelaah sisi lain sektor investasi adalah merupakan lahan basah bagi para penguasa dan pengusaha. Fakta ini, bukanlah rahasia dalam sistem ekonomi kapitalis, sebab telah menjadi habit bagi pelakunya dan seolah negara turut serta di dalamnya.

Terbukti banyak kasus korupsi di negeri ini yang akhirnya mangkrak dan hilang entah kemana, beralih ke kasus-kasus baru lainnya. Kejadian seperti ini terus saja berulang. Miris!

Secara teoritis, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki korelasi positif. Artinya, jika investasi naik maka pendapatan nasional juga ikut naik.

Tapi karena revolusi mental belum clear di negeri ini, maka teori di atas hanyalah isapan jempol belaka. Hal ini tak lepas dari sistem ekonomi yang dianut negeri ini dan sistem politik yang sarat dengan kepentingan pengusaha atau pemodal (kapital). Sehingga proyek-proyek yang ada, hanyalah menguntungkan segelintir orang dan menjadi biang masalah bagi rakyat kebanyakan.

Misal, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beberapa proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fakta-fakta ini tidak bisa dipungkiri. Lalu jika demikian, apakah investasi merupakan peluang atau bahkan menjadi ancaman nyata bagi negeri ini? Mengingat kemajuan infrastruktur di suatu daerah, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Terbukti, angka kemiskinan kian meningkat di tengah pesatnya pembangunan. Hal ini makin diperparah karena pembiayaan pembangunan berbasis utang ribawi.

Sistem Unggul

Paradigma yang sangat berbeda dalam tinjauan sistem ekonomi Islam. Negara mengelola harta dengan membagi dalam tiga jenis kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Adapun prinsip kepemilikan adalah izin dari As-Syari (Allah SWT), dimana semua orang berhak untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya.

Salah satu contoh kepemilikan individu adalah jika nelayan mengambil ikan di laut sekadar untuk dimakan sendiri atau dijual untuk nafkah keluarganya, asalkan orang lain tidak terhalang untuk melakukan hal yang sama.

Kepemilikan umum, misal fasilitas umum dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Kepemilikan negara, misal kantor-kantor pejabat negara. Kesemua jenis kepemilikan tersebut diatur oleh negara, untuk dinikmati bersama.

Sangat jelas aturan dalam mengelola SDA, termasuk teknis berinvestasi. Negara berperan penting membuat regulasi berdasar akidah Islam, menegasikan terjadinya kecurangan ataupun ketimpangan. Terbukti 1300 tahun, sistem unggul ini mampu bertahan dalam kondisi extra ordinary sekalipun.

Wallahu’alam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir (Dosen dan Pemerhati Sosial)