MAKASSAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel Dr Fitriah Zainuddin Membuka Workshop Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Pelaksana PPRG Desa dan Kelurahan Tahun 2020 beberapa waktu yang lalu.

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Mengatakan acuan utama dan pertama dicanangkannya PUG melalui INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

“Acuan pengarus utamaan gender (PUG) melalui INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya,”Ungkapnya.

Ia Menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sampai dengan tahun 2025,Telah menjadikan PUG sebagai salah satu strategi pembangunan selain tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Pelaksanaan PUG dengan memperhatikan kewenangan daerah,mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat,”Jelasnya.

Lebih Jauh Kadis DP3A Dalduk KB sulsel Mengaku saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya, dan manfaat pembangunan yang didapatkan oleh penduduk Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan di berbagai bidang pembangunan, baik ekonomi, sosial budaya dan politik.

“Data menunjukkan bahwa penduduk Khususnya perempuan masih mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam berbagai hal di masyarakat, seperti akses kesehatan, pendidikan yang relatif rendah, perbedaan upah kerja, pernikahan usia anak, perdagangan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.”Pungkasnya.

Kadis DP3A Dalduk KB pertama berlatar belakang dokter ini menambahkan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Provinsi peraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori tertinggi yaitu Mentor menjadikan Sulawesi Selatan satu-satunya provinsi diluar Jawa yang berhasil meraih APE kategori mentor.

“Atas dukungan dan kerja keras kita semua dan seluruh Kabupaten/Kota yang telah berhasil memperoleh kategori APE dengan berbagai tingkatan pada Evaluasi Tahun 2018 yang lalu.Bahkan Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota saat ini sedang dilirik sebagai tujuan pembelajaran dan studi banding terkait keberhasilan pembangunan PUG dan PPPA dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, sehingga penting untuk membenahi berbagai kekurangan kita untuk menjadi lebih baik dan pantas menjadi tujuan studi banding,”Tambahnya.

Ia Berharap Provinsi Sulsel pada Tahun 2020 ini dapat mempertahankan penghargaan APE kategori tertinggi yaitu Mentor.

“Segala keberhasilan ini dipertahankan apabila seluruh komponen indikator dapat dipenuhi oleh seluruh Kabupaten/Kota dengan dukungan Dinas PMD sebagai pengampu urusan pemerintahan desa dalam menguatkan PPRG sampai ke level desa dan khusus untuk Kota dengan menguatkan PPRG Kelurahan,”Harapnya.

Kondisi saat ini seluruh Kabupaten/Kota masih perlu membenahi kekompakan OPD Penggerak PPRG agar selalu solid dan saling berkoordinasi dalam proses perencanaan penganggaran responsive gender secara komprehensif dalam segala lini dan tingkatan sehingga semuanya berjalan sesuai target,”Tutupnya. [*]