MAKASSAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel Dr Fitriah Zainuddin Menghadiri kegiatan Workshop Pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang di Pusatkan di Kabupaten Barru belum lama ini.

Kegiatan ini diikuti 4 kabupaten dan kota disulsel yaitu kabupaten Sinjai,Bulukumba,Pangkep serta Barru,yang masing-masing perkabupaten diikuti 8 peserta Termasuk Babinsa,PKK,Polsek.

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Mengatakan
PATBM adalah Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah dikembangkan di Sulawesi Selatan.

“Provinsi sulsel telah mengembangkan PATBM yang sampai tahun lalu telah terbentuk di 16 Kabupaten/Kota dengan percontohan masing-masing 1 desa/kelurahan.”Ungkapnya.

Ia Menyebutkan Program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Kegiatan PATBM ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menjadikan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.Yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat agar mampu memecahkan permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi dimasyarakat dan melakukan upaya perlindungan anak.”Sebutnya.

Dr Fitriah Zainuddin juga Mengaku Survey yang dilakukan BPS Tahun 2018 tentang Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan bahwa pada kelompok umur 18-24 tahun terdapat 1 (satu) dari 2 (dua) laki-laki, dan 1(satu) dari 6 (enam) perempuan setidaknya mengalami kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun.

“Pada kelompok umur 13-17 tahun, menunjukkan bahwa 30 % anak laki-laki maupun perempuan melaporkan kasus pernah mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasaan atau lebih baik fisik, seksual, maupun emosional,Bahkan Masalah lain yang kita lihat adalah meningkatnya jumlah anak yang menjadi pelaku tindakan kekerasan yang ternyata sebelum anak menjadi pelaku, mereka pernah mengalami tindakan kerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.Yang tentunya semuanya ini menjadi tantangan untuk segera bisa diatasi,”Ucapnya.

Lebih jauh Ia Mengaku Provinsi Sulawesi Selatan menjadi urutan ke 12 (Dua Belas) provinsi penyumbang tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia.

“Berdasarkan data diatas maka penting segera melakukan gerakan massal, massif, sistematis, dan terstruktur di lapisan terbawah masyarakat.Diman Pencegahan permasalahan pada anak harus dimulai dari organisasi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, RT/RW/Lingkungan dan Desa/Kelurahan, yang salah satunya melalui PATBM.”Pungkasnya.

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel pertama yang berlatar belakang dokter Menambahkan gerakan PATBM perlu melakukan jejaring dan advokasi dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak berisko.

“PATBM tentunya harus disinergikan dengan program dan lembaga lainnya baik itu P2TP2A/UPTD PPA, LK3, PUSPAGA, BP4, UPPA POLRES, Rumah Sakit, Shelter/Rumah Aman, dan layanan lainnya serta Forum Anak Desa/kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten/Kota.”Tambahnya

“Kegiatan PATBM juga diarahkan kepada anak dengan tujuan memampukan mereka untuk melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari segala bentuk kekerasan. Bentuk kegiatannya dapat melalui kelompok keagamaan, kegiatan kreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.”Tutupnya. [*]