WAJO – Plt kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,Pengendalian penduduk,Keluarga berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel Menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) penguatan tim pokja pengarus utamaan gender (PUG) dikabupaten wajo.Rabu (22/7).
Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Iqbal Suhaeb mengaku perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender telah dilakukan sejak lama dan Pemerintah Indonesia telah secara aktif menerapkan kebijakan dan undang-undang terkait hal ini. Namun hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam berbagai hal.
“Dicermati dengan bijak, data menunjukkan bahwa penduduk perempuan khususnya, masih mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam berbagai hal baik di ruang domestik maupun publik, seperti akses kesehatan, pendidikan yang relatif rendah, perbedaan upah kerja, pernikahan usia anak, perdangangan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.”Ungkapnya.
Ia menjelaskan isu gender yang termanifestasi dalam bentuk kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi tanpa suatu upaya yang serius, konsisten, dan berkesinambungan.
“Kita mesti sadari bersama bahwa mewujudkan kesetaraan gender merupakan tantangan tersendiri termasuk di Sulawesi Selatan.Sehingga disinilah pentingnya komitmen dan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,”Jelasnya.
Iqbal Suhaeb lebih jauh mengaku,Kendala dan permasalahan yang terjadi di banyak daerah termasuk di Kabupaten Wajo,dalam upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender cukup banyak.
“Banyak faktor yang menjadi penghambat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya adalah kebijakan teknis di berbagai sektor yang belum responsif gender, sumber daya manusia yang belum optimal melaksanakan PUG, masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta beberapa hal lainnya,”Pungkasnya.
Lanjutnya, Ia mengaku,berdasarkan ranking seluruh kabupaten dan kota SeSulsel maka posisi pembangunan gender di kabupaten Wajo pada tahun 2019 berada pada urutan ke-18.
“Posisi pembangunan gender di kabupaten Wajo pada tahun 2019 yang berada pada urutan ke-18 disulsel perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah karena sesungguhnya IPG ini adalah manifestasi dari IPM namun lebih spesifik melihat kesenjangan pembangunan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan.”Lanjutnya.
Mantan PJ Walikota Makassar menambahkan Kabupaten Wajo sampai saat ini belum memiliki Kebijakan yang bisa menjadi dasar dan acuan pelaksanaan PUG.
“Meski Kabupaten Wajo belum memiliki Perda PUG.Namun prestasi,dengan telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya patut diapresiasi, ini menandakan bahwa di kabupaten Wajo seluruh indikator prasyarat PUG sudah tersedia, harapannya bila Wajo memiliki Perda PUG dan seluruh prasyarat tersedia dan berjalan dengan baik maka Wajo dapat naik tingkat dari Madya ke Utama,”Tambahnya.
“Tentu saja dengan menggenjot inovasi PUG melalui kearifan local dan budaya serta komitmen pimpinan OPD driver dan OPD teknis terhadap pelaksanaan PUG/PPRG yang diwujudkan dalam suatu regulasi berupa pedoman teknis atau mekanisme kerja yang jelas sebagai panduan dalam melaksanakan dan mengawal PUG.sehingga berbagai permasalahan yang timbul dapat diatasi bersama untuk menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan PUG.”Tutupnya. [*]
