MAKASSAR—Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Andi Zulkifly saat menerima audiensi Forum Warga Bersatu Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemkot, di Balai Kota Makassar, Kamis (3/7/2025).
Puluhan warga yang tergabung dalam forum tersebut menyampaikan keresahan mereka atas ketidakpastian hukum yang membayangi status lahan tempat tinggal selama bertahun-tahun. Ketua Forum Warga Bersatu, Sadaruddin, menegaskan bahwa sengketa lahan semakin pelik karena adanya dugaan penyerobotan, pembangunan ilegal, hingga pemalsuan dokumen kepemilikan.
“Kami merasa ditelantarkan. Sengketa ini sudah berlangsung lama, tapi belum ada penyelesaian yang berpihak pada keadilan. Di sisi lain, aktivitas ilegal di atas lahan itu terus berjalan,” ujar Sadaruddin.
Dalam audiensi yang berlangsung hampir dua jam, warga mengajukan tiga tuntutan. Pertama, meminta Pemkot Makassar hadir aktif memberikan pendampingan hukum dan menyusun peta jalan penyelesaian sengketa yang transparan.
Kedua, mendesak tindakan tegas terhadap pelaku penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen. Ketiga, menuntut kepastian legalitas berupa penerbitan SK Penetapan PSU, pembatalan surat penguasaan tanah bermasalah, serta percepatan penerbitan SPPT PBB bagi rumah yang sudah dihuni secara sah.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Andi Zulkifly menegaskan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti laporan warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. “Kami tidak ingin ada warga yang merasa ditinggalkan. Semua masukan akan kami pelajari, dan tindak lanjut segera disusun,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanahan, Sri Sulsilawati, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis dan pendampingan penuh kepada warga. Ia menegaskan, Dinas Pertanahan akan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan agar keadilan bisa dirasakan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mengawal persoalan ini secara menyeluruh. Dinas Pertanahan siap bersinergi dengan bagian hukum maupun aparat penegak hukum demi memberikan kepastian dan rasa aman bagi warga,” ujar Sri.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, M. Izhar Kurniawan, turut menambahkan bahwa laporan dugaan pemalsuan surat oleh pihak penggugat telah masuk dalam penyelidikan kepolisian.
Audiensi berlangsung tertib dan penuh harapan. Warga berharap langkah ini menjadi awal penyelesaian nyata atas konflik agraria yang telah lama membayangi kehidupan mereka. (Ag4ys/4dv)
