Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Menjadi Perhatian Pemprov Sulsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengikuti Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2020 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Nasional termasuk di Provinsi Sulsel.

Hal ini disampaikan saat Gubernur Sulsel mengikuti Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2020, dengan tema “Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia”, secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Nurdin Abdullah mengatakan, pemerintah daerah telah menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai fokus untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan meski tentunya masih ada permasalahan yang dihadapi.

“Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perempuan, perlu penanganan yang lebih serius, dan itu butuh sinergi dan kerjasama multipihak sehingga bisa diatasi dengan baik,” kata Gubernur.

Ia menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi seperti kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, dan perkawinanan anak.

“Kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, dan perkawinan anak yang sebagian besar mengorbankan anak perempuan, yang seharusnya anak-anak tersebut masih duduk di bangku sekolah,ini harus menjadi perhatian bersama,” sebutnya.

Gubernur menjelaskan, Rencana Aksi Daerah (SDG,s) Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah langkah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

“Salah satunya dengan adanya Rencana Aksi Daerah (SDG,s) Sulsel diharapkan dapat mengatasi permasalahan stunting, perkawinan usia anak, kematian ibu, kematian bayi, kekerasan terhadap perempuan dan permasalahan lainnya terkait isu kesetaraan gender dan inklusi di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Mantan Bupati Bantaeng ini berharap, melalui KPT ini dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender.

“Saya tentu sangat mengapresiasi konferensi ini, untuk berbagi pengetahuan dan kemajuan serta dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang dapat digunakan, baik oleh pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan gender dan berkemanusiaan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bersama KPT 2020, Lusia Palulungan menyebutkan, Konferensi Perempuan Timur 2020 merupakan konferensi ke-4 telah diselenggarakan.

Para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput.

“Berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia Timur,” kata Lusia Palulungan.

Diketahui, kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama tiga lembaga yaitu Forum Pengadaan Layanan (FPL), Yayasan BaKTI, dan Komnas Perempuan.

KPT 2020 dilaksanakan secara daring dari tanggal 26-27 Agustus 2020 dengan menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia.

Mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, DPR, Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat adat, komunitas serta didukung Program MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. (*)