Beranda » Makassar » Ketua Umum BPP Abujapi, Minta Pengurus Sulsel Tetap Jaga Independensi
Ketua Umum BPP Abujapi, Minta Pengurus Sulsel Tetap Jaga Independensi
Makassar

Ketua Umum BPP Abujapi, Minta Pengurus Sulsel Tetap Jaga Independensi

MAKASSAR, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (Abujapi), Budi Arianto meminta seluruh pengurus BPD Abujapi Sulsel yang akan dibentuk usai terpilihnya ketua BPD Sulsel masa bakti 2019/2024 untuk dapat menjaga Independensi organisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum BPP Abujapi, Budi Rianto usai menetapkan terpilihnya Wawan Hendrawan, SE selaku ketua terpilih BPD Abujapi Sulsel masa bakti 2019/2024 di JlStar Hotel Makassar, Minggu (10/2).

“Kepengurusan terpilih sesegera mungkin berkoordinasi dengan Polda Sulsel untuk menjalankan program kerja, sehingga kemitraan dengan Polda semakin erat, tapi tentu independensi harus dijaga, karena kita organisasi independen dan kita ini mitra bukan kepanjangan atau bagian tubuhnya Polda,” tegas Budi.

Selain itu Budi juga berharap, kehadiran Abujapi di Sulsel dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh anggota, terlebih keberadaan Sulsel sebagai barometernya Indonesia Timur, apalagi saat ini merupakan momen yang tepat untuk kebangkitan Abujapi, karena menurutnya saat ini Abujapi sedang menyusun Peraturan Polisi (Perpol), dan posisi Abujapi sedang bagus-bagusnya.

“Abujapi saat ini oleh Polri dianggap sebagai mitra utama, khususnya dalam mengatur industri jasa keamanan ke depan, bahkan dalam Peraturan Kapolri dan Perpol yang baru ini, kita merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari Polri, sehingga keberadaan kita dalam setiap proses pengambilan keputusan menyangkut badan usaha Jasa pengamanan, industri pengamanan itu sangat diperhatikan oleh Polri,” lanjut Budi.

Untuk mengantisipasi persaingan ke depan, Budi juga menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (KIPNAS) 2018, telah dirumuskan sejumlah langkah strategis yang mengatur operasional anggota Abujapi.

Langkah stategis tersebut adalah, perlunya komitmen bersama seluruh stakeholder, khususnya dalam menentukan besaran managemen fee, perlunya komitmen untuk tidak membuat penawaran di bawah Upah Minimum Profinsi atau upah minum regional, dan yang terakhir adalah komitmen untuk menggunakan Satpam hanya yang ber KTA resmi.

“Karena kita ini BUJP resmi, jadi kita harus menggunakan Satpam yang resmi yang memiliki sertifikat, jadi kalo ada Satpam kita yang belum bersertifikat, segera ikutkan pendidikan biar mereka segera menjadi Satpam yang resmi,” pungkas Budi. (464Ys)

Topik