Beranda » Media Kampus » FKM Unhas Inisiasi Pembentukan Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia
FKM Unhas Inisiasi Pembentukan Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Media Kampus

FKM Unhas Inisiasi Pembentukan Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia

MAKASSAR, Selaku institusi pemegang akreditasi A dan akreditasi internasional AUN-QA yang sekaligus juga merupakan salah satu pembina institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat di Indonesia, khususnya Indonesia Bagian Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas), terus mendorong dan mendukung pendirian Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin.

Sebagai wujud dorongan tersebut, sekaligus merespon sejumlah tuntutan terutama dari sejumlah pengelola program studi Kesehatan Masyarakat (Kesmas), FKM Unhas menggelar pertemuan dua hari di Gedung FKM Unhas yang berlangsung pada hari Jumat-Sabtu, 8-9 Februari 2019.

Kepada mediasulsel.com melalui sambungan telepon, Minggu (10/2) Ketua Tim Task Force Pembentukan Profesi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD mengatakan, bahwa sedianya pertemuan tersebut hanya bersifat internal FKM Unhas saja, namun karena permintaan berbagai pihak, maka dalam pertemuan tersebut turut serta diundang beberapa dekan dan atau Ketua Program Studi Kesmas yang ada di Indonesia Bagian Timur khususnya di Sulawesi.

“Hadir pada pertemuan tersebut sekitar 30 orang dari berbagai kalangan baik dari penyelenggara pendidikan maupun pengguna atau user, misalnya Wakil Dekan Bidang Akademik FKM UMI, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Tamalate, Dekan UPRI Makassar, Ketua Program Studi FKM Universitas Tadulako, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauiddin, Ketua Program Studi STIK Makassar. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari FKM di Universitas Sulawesi Barat dan juga Pengguna Alumni Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa peserta lainnya,” terang Prof. Sukri.

Dekan FKM Unhas, Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Profesi kesehatan masyarakat merupakan jawaban atas segala permasalahan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang sering meresahkan. Salah satunya adalah adanya kewajiban mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal sesuai UU No. 36/2014, STR diwajibkan bagi jalur pendidikan Vokasi dan profesi sedangkan jalur akademik S1, tidak termasuk wajib STR.

“Saat ini salah satu keluhan SKM adalah adanya kewajiban mengikuti ujian kompetisi untuk memperoleh STR, padahal secara regulasi STR diwajibkan bagi jalur pendidikan Vokasi dan profesi sedangkan jalur akademik S1, tidak termasuk wajib STR. Dengan alasan tersebut, maka pembentukan profesi kesehatan masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi bagi menyatunya antara Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI),” tegas Dr. Aminuddin.

Salah satu narasumber yang berasal dari Pendidikan Profesi Insinyur, yang juga bertindak sebagai lesson learnt, Ilham Bakri, Dr., Eng. M.Sc.ST, IPM, memaparkan pengalaman dan tantangannya, saat membuka pendidikan profesi keinsinyuran, termasuk mencari mencari dasar hukum, pasal ataupun ayat yang relevan dengan pembentukan profesi tersebut, dengan mengacu pada peraturan Kemenristekdikti dan Undang-undang kesehatan di Indonesia.

“Pembentukan profesi kesehatan masyarakat yang baru, perlu ada dasar hukum yang kuat, prinsipnya cari pasal yang relevan untuk pembentukan profesi kesehatan masyarakat tersebut. Model pertama yang bisa digunakan oleh profesi kesehatan masyarakat sama dengan model profesi insinyur yaitu dalam bentuk recognition pengalaman lampau (RPL),” Tegas Ilham Bakri.

Sementara narasumber lainnya Farid Agus Hybana, SKM., DEA., Ph.D, dari FKM Universitas Diponegoro Semarang mengatakan, bahwa draf Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat dimana fakultas tersebut telah menyiapkan draf pendidikan kesehatan masyarakat lebih dulu. Adapun model pendidikan yang ditawarkan lanjut Farid adalah model pendidikan profesi secara reguler dimana model tersebut bisa diterapkan setelah adanya sistem RPL.

“Fakultas terlebih dahulu harus menyiapkan draf pendidikan profesi kesehatan masyarakat, sebaiknya draft tersebut mengacu pada model pendidikan profesi secara reguler, dimana model tersebut bisa diterapkan setelah adanya sistem RPL,” pungkas Farid. (*/464ys)

Topik