Bagi pemilik usaha warung makan atau pedagang kecil, tentu lebih sengsara lagi. Yang menggantungkan pendapatannya pada ‘dapur’, maka mereka harus merogoh kocek lebih dalam. Sebab, aktifitas di dapur lebih lama, jika harus memakai kompor 1000 watt maka sekejap mata akan ‘gulung tikar’.
Walau demikian, dijelaskan terdapat manfaat dari konversi ini, yakni lebih aman (itupun tergantung merk), lebih bersih dan mudah. Tetapi, sekali lagi kebijakan ini dinilai tidak sedikitpun memudahkan masyarakat.
Meski gratis, tetap membebani rakyat secara menyeluruh. Gratis pun bagi masyarakat penerima bantuan. Bagaimana masyarakat nasib masyarakat bukan penerima bantuan? Tentu lebih membebani lagi.
Begitupun dengan mobil listrik, dimaksudkan agar mengurangi emisi karbon. Melindungi masyarakat dan alam dari polusi udara. Tetapi, dinilai malah menimbulkan masalah baru. Di tengah, kemerosotan ekonomi negara akibat pandemi dan di tengah kabar perusahaan PLN sering mengalami kerugian, sepertinya kebijakan ini terkesan dipaksakan bagi masyarakat.
Siapa Diuntungkan?
Tak perlu memahami secara dalam terkait kebijakan ini. Sebab, fakta telah jelas hanya dengan membuka mata hati, masyarakat mampu menilainya.
Secara menyeluruh, walau diklaim kebijakan ini ada manfaatnya. Namun, tetap saja tak mampu menutupi begitu banyak kekurangan disana-sini. Paling menonjol, kuatnya pengaruh ‘tangan’ korporasi. Kepentingan pengusaha yang didukung dengan penguasa lewat kebijakan sangat menguat.
Pengadaan kompor dan mobil listrik butuh kekuatan dana besar. Hal ini, tentu tak akan dimiliki oleh pengusaha menengah ke bawah. Pengusaha kelas kakap yang memang memiliki modal besar hanya dimiliki para pengusaha asing dan aseng yang tujuannya hanya mencari keuntungan belaka.
Kerjasama baik dalam bentuk investasi ataupun utang semua itu sama saja merugikan bagi masyarakat. Investasi dengan syarat-syarat, wajib menguntungkan mereka ataupun utang dengan bunga berikut syaratnya.
Sistem kapitalis telah mengubah tatanan hidup dunia dan negeri ini menjadi materialisme. Pembuat kebijakan cenderung berpihak pada pengusaha. Apa yang terjadi? Masyarakat telah ‘dikambing hitam-kan‘, seolah semua untuk mereka.
Tetapi, ternyata ‘ada udang dibalik batu’. Kebijakan hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan materi. Disinilah, kita menilai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanya utopis yang tak dapat diterapkan dan memang tak mungkin bisa diterapkan. Itulah yang diajarkan oleh demokrasi.
Sistem kapitalisme yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan menjadi akar masalah. Mencari keuntungan lewat kebijakan tanpa memandang hukum agama. Akhirnya, muncul-lah manusia-manusia serakah memperkaya diri melalui ‘tangan-tangan’ pemangku kebijakan. Atas nama ‘kerjasama’.
