OPINI—Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan penyebab perubahan iklim global baik secara langsung atau tidak langsung adalah pengaruh dari aktivitas manusia. Beberapa penyebab terjadinya yaitu efek dari rumah kaca, peningkatan emisi, pemanasan global, polusi, pembuangan sampah dan sebagainya (Liputan6.com).
Selain itu, dampak yang dihasilkan akan berpengaruh buruk bagi kehidupan. Misalnya; pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air, habitat dan kepunahan spesies, kebakaran hutan, wabah penyakit yang semakin meningkat dan kemungkinan besar akan menimbulkan cuaca ekstrem kedepannya.
Penanganan Pemimpin Dunia ‘Kapitalis’ dalam Krisis Iklim
Krisis iklim yang terus meningkat membuat para pakar dan ilmuwan bersuara dan menghimbau para pemimpin dunia melakukan tindakan segera untuk menghindari terjadinya bencana iklim.
Oleh sebab itu, Presiden UNFCC menyelenggarakan Conference of the Parties (COP) ke-26 dan melibatkan beberapa delegasi negara dalam sebuah konferensi yang membahas terkait perubahan iklim. Sedikitnya ada 200 delegasi negara yang hadir dalam COP26, termasuk Presiden RI Joko Widodo.
Konferensi ini sebetulnya memiliki tujuan utama yaitu melanjutkan konferensi dari Perjanjian Paris di tahun 2015 silam.
Namun, dalam perjanjian COP26 ini mendapatkan banyak kritikan karena negara-negara yang dikenal berkontribusi dalam perubahan iklim yang ditetapkan secara nasional pada beberapa tahun lalu dianggap tidak sesuai dengan target batasan pemanasan global hingga 1,5°C di atas level Pra-industri.
Para ilmuwan pun mengatakan bahwa peluang untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius yang menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Paris 2015 perlahan-lahan menghilang.
Selain itu, negara kaya yang telah bersumpah untuk menyumbangkan US$ 100 milliar per tahun 2020-2024 nyatanya tidak termobilisasi dengan baik. Contohnya saja di Indonesia yang kian mengandalkan bantuan internasional dalam mewujudkan misi pengurangan emisi yang sampai saat ini hanya menjadi harapan yang bertepuk sebelah tangan.
Nyatanya, solusi yang kian ditawarkan dari konferensi terkait pencegahan krisis iklim dari tahun ke tahun tak menuai hasil yang memuaskan. Perjanjian demi perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pemimpin negara bukannya menghasilkan solusi praktis justru kian memperburuk keadaan dengan solusinya yang gagal total.
Terlebih lagi, hukum internasional ini pada dasarnya tidak bersifat universal sehingga kesepakatan yang lahir daripada konferensi tersebut tidak direalisasikan dengan semestinya ataupun terjadi perselisihan di dalamnya, maka tidak ada seorang bahkan negara pun yang berwenang untuk mengadili.
Kasus dari Perjanjian Prancis dan COP yang sudah mencapai kloter 26 ini adalah salah satu bukti bahwa hukum internasional itu hanya sekadar sandiwara belaka. Sehingga, keberadaan perjanjian dan kesepakatan di dalamnya hanya omong kosong dan hoax semata.
Perjanjian dan kesepakatan internasional ini hanya digunakan sebagai sarana untuk memanipulasi negara-negara lain khususnya negara berkembang dan berpendapatan rendah serta mengamankan kepentingan negara yang berkuasa (kapital).
Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa potret kekejaman kapitalisme dalam hukum internasionalnya bukanlah solusi yang sebenarnya, melainkan bahaya dan bencana besar bagi kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, krisis iklim yang akan berdampak buruk terhadap seluruh alam dan ekosistem di dalamnya mustahil dapat diselesaikan dengan mengandalkan perjanjian ataupun kesepakatan internasional. Sehingga masalah tersebut tidak bisa diatasi dengan solusi parsial belaka, sebab konsep awal dari perjanjian internasional ini memang sudah sangat keliru. Sistemnya lahir dari ideologi kapitalisme yang dasarnya memisahkan antara agama dengan kehidupan.
Perspektif Islam dalam Menangani dan Mencegah terjadinya Krisis Iklim
Beda halnya dengan Islam. Islam adalah agama yang memiliki aqidah yang universal. Islam memandang bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi tak lain kecuali dari tangan manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan manusia tidak menjadikan Islam sebagai sistem pengaturan tatanan kehidupannya.
Krisis iklim yang melibatkan beberapa kerusakan pada kondisi alam dan ekosistem di dalamnya, selain merupakan masalah teknis akademis dan keahlian, juga ada masalah non-teknis. Dalam Islam, hal ini perlu dibedakan sehingga khalifah (pemimpin) mampu membedakan terkait solusi apa yang perlu diambil. Dalam konteks yang pertama yakni secara teknis akademis dan keahlian.
Negara yang bertugas sebagai fasilitator sekaligus regulator harus menyediakan pengkajian menyeluruh, cermat dan akurat berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pemetaan krisis iklim, baik dari segi pemanfaatan maupun jangka panjang dan pendek penggunaannya.
Misalnya, salah satu penyebab terjadi krisis iklim karena peningkatan emisi yang cukup signifikan. Sehingga perlu dilakukan pengkajian khusus untuk mencari sumber pembangkit listrik selain daripada batubara.
Konteks yang kedua, secara nonteknis. Khalifah juga akan memimpin umat Islam untuk memohon kepada Allah SWT, dengan mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan maksiat, baik melalui shalat istisqa, anjuran berdoa, mendoakan dan minta didoakan di hari, waktu, dan tempat mustajab agar Allah memberikan rahmat bagi seluruh Alam.
Rekayasa dan solusi nonteknis ini tak kalah pentingnya. Semuanya pun menjadi mudah, ketika rakyat dan negaranya menerapkan syariat-Nya. Karena dengannya, keberkahan dari langit dan bumi akan dicurahkan Allah kepada mereka, La fatahna alaihim barakatin min as-samai wa al-ardh. (QS al-Araf: 96). (Tabloid media umat)
Penulis: Rahmah, S.Pd (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
