Membangun Kebijakan Lingkungan yang Berpihak pada Keberlanjutan

OPINI—Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta sumber daya mineral menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Tantangan yang dihadapi saat ini bukanlah bagaimana mengeksploitasi alam secara maksimal, melainkan bagaimana mengelolanya secara bijak agar dapat menopang kehidupan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan semakin mendapat perhatian dalam kebijakan publik. Negara telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari daya dukung alam.

Di tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, tantangan lingkungan menjadi pengingat pentingnya kebijakan yang terintegrasi. Kerentanan terhadap banjir, longsor, dan degradasi lingkungan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan partisipatif. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.

Peran negara dalam konteks ini sangat strategis. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan. Ketika kebijakan lingkungan ditempatkan sebagai bagian utama dari kebijakan publik, pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan alam. Pendekatan ini memungkinkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis berjalan secara beriringan, bukan saling meniadakan.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Emil Salim, pernah menegaskan bahwa pembangunan harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Gagasan ini ia sampaikan dalam berbagai forum kebijakan serta pemikirannya yang tertuang dalam buku “Pembangunan Berkelanjutan: Mencari Format Politik”. Pandangan tersebut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Pemikiran Emil Salim dapat dijadikan sebagai landasan penting bagi arah kebijakan lingkungan ke depan. Ketika negara menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip utama, maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi ruang hidup masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Pandangan serupa juga tercermin dalam gagasan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pidato “Tahun Berdikari” (1965), Soekarno menekankan pentingnya kemandirian bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya. Jika dikontekstualisasikan saat ini, gagasan tersebut relevan sebagai dorongan agar pembangunan sumber daya alam dilakukan secara berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Upaya menuju kebijakan lingkungan yang lebih baik juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Pelibatan publik dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan menjadi kunci agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan di tingkat lokal. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, kebijakan lingkungan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan berdampak nyata.

Pada akhirnya, masa depan lingkungan Indonesia sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan hari ini. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan, negara memiliki peluang besar untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Alam bukan hanya warisan, tetapi juga amanah yang harus dijaga bersama demi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)