Makassar,– Hari kedua Workshop Humas yang diselenggarakan Humas Sulsel didukung Korsupgah KPK RI, Praktisi Sosial Media, Imam Wahyudi mengisi materi Using Multiplatform Social Media for Government PR Purpose, di Max One Hotel Makassar, Selasa (22/10).
Materi yang disampaikan dengan apik dan komunikatif oleh mantan jurnalis senior ini, menjelaskan mengenai platform media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter) dan media pers (website resmi) yang wajib dimanfaatkan secara penuh dalam kerja kehumasan.
“Humas bertanggung jawab membangun image, informasi yang disampaikan ke publik wajib valid dan kredibel, dan memanfaatkan platform media yang dimiliki,” jelas Imam.
Imam melanjutkan, baik media pers (website resmi) maupun media sosial memiliki keunggulan dan peruntukannya masing-masing.
Media sosial, kata Imam, adalah media yang paling banyak dikonsumsi saat ini, cepat dalam menyajikan informasi, namun secara kredibilitas masih berada di bawah website resmi.
“Persentasi kredibilitas media sosial berada di angka 22 persen, sedangkan media pers berada di angka lebih dari 60 persen,” sebutnya.
Imam menjelaskan, website resmi instansi kehumasan digunakan untuk mendukung kredibilitas informasi yang disampaikan, kemudian melalui platform sosial media informasi disampaikan secara massif ke publik dan mengundang komunikasi dua arah bersama publik di jagad virtual.
“Medos bagian dari bagian kerja humas, menjawab pertanyaan dan tanggapan publik jangan lupa adalah persoalan penting, wajib untuk cepat tanggap, sopan, dan ramah,” jelas Imam.
Menurut Imam, saat ini terjadi pergeseran cara pandang dalam menfaatkan media. Humas, terang Imam, menjadi produser konten berita dengan memanfaatkan website resmi dan media sosial.
“Berbeda dengan pandangan lalu, Humas membuat rilis, mengundang wartawan untuk membagikan rilis, kini di era digital terjadi pergeseran cara ini,” kata Imam.
“Untuk itu, dalam memanfaatkan media, seorang humas wajib kreatif dan engage bersama publik,” tambahnya.
Di akhir materi, Imam Wahyudi mengatakan setiap humas harus memiliki news room untuk membahas konten apa yang harus disampaikan ke publik.
“Baik melalui website resmi, melalui media sosial, dan melalui akun pribadi masing-masing,” tutupnya.(*)
