MAKASSAR—Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkup Pemprov Sulsel meningkat pesat di era kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna, dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat menjadi 1.065 pengguna.
Hal tersebut terungkap saat Prof Zudan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Selasa, 26 Agustus 2024, yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Hadirnya kegiatan ini karena Wilayah Indonesia Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori ‘Baik’. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambatnya.
Prof Zudan menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Silahkan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat,” kata Prof Zudan.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan Qris.
Untuk Pemprov sendiri saat ini melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Seperti pemanfaatan tandatangan digital atau tanda tangan eletronik (TTE). Ini mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat 1.065 pengguna.
“Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami mendigitalkan tata kelola pemerintahan,” terangnya.
Adapun Menteri Anas, menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.
“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik,” jelas Anas.
SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
“Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” tambah Anas. (*/4dv)
