JAKARTA—Kelanjutan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin jelas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa IKN akan ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
“Tahap kedua pembangunan IKN sangat penting. Presiden Prabowo menargetkan bahwa pada 2028, IKN sudah menjadi Ibu Kota Politik,” ujar Basuki.
Untuk mewujudkan target tersebut, Basuki diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan ekosistem penunjang, termasuk gedung perkantoran untuk legislatif dan yudikatif serta hunian. Dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar, Basuki juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN dari 2025 hingga 2028 sebesar Rp48,8 triliun telah disetujui.
Selain APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp60,93 triliun. Prosesnya kini masih dalam tahap studi kelayakan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun apartemen, rumah tapak, serta infrastruktur seperti jalan, multi-utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Basuki juga melaporkan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) ke-9 yang akan segera dilaksanakan, dengan anggaran pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun. Dana ini bersumber dari APBN, investasi swasta, serta KPBU.
Meskipun anggaran untuk IKN mengalami penurunan signifikan, Basuki menegaskan bahwa dana tersebut cukup untuk membangun sarana dan prasarana penunjang Ibu Kota Politik. “Dengan tambahan Rp8,1 triliun untuk tahun pertama, kami yakin dengan Rp48,8 triliun, semua rencana dapat selesai dalam 2-3 tahun ke depan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa pemerintah fokus membangun fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang lengkap dan siap menjalankan tugas politik harian maupun strategis.
AHY juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek tersebut dengan melibatkan sektor swasta dalam beberapa tahun mendatang. “Kami mengharapkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha untuk memastikan pembangunan berjalan terintegrasi,” tambahnya. (Ag4ys/VoA)
