OPINI—Karakteristik geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Kesinambungan antar wilayah menjadi instrumen fundamental dalam mendorong pergerakan ekonomi.
Sulawesi Selatan ditargetkan menjadi pintu gerbang bagi percepatan dan pemerataan ekonomi di Indonesia Timur. Maka, untuk menunjang hal ini, pemerintah daerah menghadirkan tim akselerasi percepatan pembebasan lahan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare dan Makassar New Port (MNP).
Sulawesi Selatan juga diproyeksi sebagai wilayah pendukung IKN baru, yang menempatkan Indonesia di posisi strategis jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi.
Sesuai dengan arahan Presiden bahwa pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dipercepat.
MNP dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup
Jalan Tol Akses Makassar New Port sepanjang 3,2 kilometer (km), dibangun sebagai akses menuju Makassar New Port telah ground breaking dengan kebutuhan lahan seluas 2,74 hektare, pembangunan akan dilakukan dalam tiga tahap.
Tahap pertama dimulai dari arah pelabuhan lama (Jalan Tol Seksi 1) menuju Makassar New Port sepanjang 1,2 Km. pembangunan tahap kedua mulai dari arah bandara (Jalan Tol Makassar Seksi IV) menuju ke Makassar New Port sepanjang 2 Km dengan lebar lajur 4 meter dan tahap ketiga dari Makassar New Port menuju ke bandara akan dikerjakan pada tahap berikutnya. (Bisnis.com/8/2/2022).
Pembangunan Jalan Akses Tol Makassar New Port merupakan proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan konsultan supervisi joint operation PT Indokoei Nippon Koei, PT Cipta Strada, dengan biaya investasi mencapai Rp705 miliar (Bisnis.com/8/2/2022).
Salah satu wujud kemandirian pembangun ekonomi Sulawesi Selatan sudah tertuang dari berbagai PSN. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa provinsi ini memiliki kemandirian SDA, karena besarnya potensi SDA yang dimiliki di setiap kabupaten.
Meskipun pengembangan konektivitas wilayah PSN hanya bisa diukur dari angka dan penampakan fisik. Sementara disisi lain pembangunan manusia berkualitas dan ketahanan lingkungan tidak menjadi prioritas utama.
Kerusakan lingkungan di pusat mata pencaharian nelayan di pulau Kodingareng yang merupakan bagian dari proyek reklamasi untuk MNP, areal laut yang tercemar menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan untuk ditangkap.
Tim riset yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde menunjukkan adanya aktivitas penambangan ini memperkirakan menyebabkan kerugian bagi 1043 nelayan Kodingareng sebesar Rp80, 4 miliar. Pemerintah dinilai tidak konsisten terkait kebijakan perlindungan terumbu karang (Mongabay.co.id/21/3/2022).
Disparitas Masih Tinggi
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup tinggi namun kesenjangan ekonomi antar kabupaten kurang merata yang terlihat dari besarnya gap antar kabupaten dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. PDRB perkapita di Luwuk Timur nilainya paling besar dibandingkan kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan (Berita Resmi Statistik No.57/11/2021, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan III-2021).
Kondisi ini juga akan menyebabkan pembagian pendapatan yang tidak merata, bisa dilihat dari tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota.
Keberadaan PSN menimbulkan kerusakan ekologis dan psikologis karena belum memberikan solusi atas masalah pemerataan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan ancaman serius terutama untuk indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.
Islam Solusi Alternatif
Potensi wilayah dengan SDA melimpah di berbagai sektor, bisa menjadi aset untuk kesejahteraan selama dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Sulawesi Selatan sejak abad ke 15 telah terkenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan dunia. Hal ini dianggap ideal untuk mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Modal sosial di Sulawesi Selatan dengan syu’ur Islamnya yang tinggi bisa menjadi kekuatan dan potensi secara geopolitik untuk bangkit. Menggagas konsep tata ruang Islam untuk diadopsi, merupakan solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk menggantikan paradigma pembangunan Kapitalistik yang berorientasi pada pembangunan fisik, mengabaikan manusia dan lingkungan.
Jejak sejarah Islam di Sulawesi Selatan, bahwa sejak abad ke 16 Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Riayah langsung oleh wali Mekkah dibawah naungan Kesultanan Khilafah Utsmaniyah sehingga syu’ur keislamannya yang kuat diakui dunia.
Islamlah inspirasi dan motivasi dalam mengusir penjajah dan membangun peradaban di Sulawesi Selatan. Wallahua’allam. (*)
Penulis: Juniwati Lafuku, S. Farm. (Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
