SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 •
Sulsel

Pemprov Sulsel Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

649
×

Pemprov Sulsel Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

Sebarkan artikel ini
Pemprov Sulsel Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Migran
Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar negeri seperti Malaysia, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Terutama pengiriman PMI Unprosedural atau tidak sesuai aturan.

MAKASSAR—Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar negeri seperti Malaysia, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Terutama pengiriman PMI Unprosedural atau tidak sesuai aturan.

Kepala Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Nur Eny Yahya mengatakan pengiriman PMI unprosedural menjadi pintu masuk kasus kekerasan hingga masalah lainnya bagi pekerja.

Hal ini terungkap pada Fokus Grup Diskusi (FGD) Serikat Buruh Migran (SBMI) bekerjasama United Nations Development Programme (UNDP) di Fave Hotel Losari, Selasa (6/6/2023) .

Turut hadir Heri Supriyatno selaku Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Direktorat SUPD 4 Kemendagri, Wisnu Hartawan selaku penyusun bahan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, Clarissa Tanurahardja selaku Technical Officer UNDP Indonesia dan Hariyanto selaku Ketua Umum SBMI.

Menurut Nur Eny Yahya, angka PMI unprosedural ini sangat tinggi khususnya di Sulsel sehingga dipandang perlu adanya regulasi perlindungan buruh migran melalui kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa.

“Sehingga buruh migran dapat bekerja di luar negeri melalui prosedur dan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah,” kata Nur Eny.

Nur Eny menyebut, selama ini PMI unprosedural punya keinginan bekerja ke luar negeri sesuai aturan dari pemerintah, namun mereka mengeluh harus mengurus administrasi yang sangat berbelit-belit. Sebagian juga tak paham soal prosedur yang benar. Ditambah adanya iming – iming menarik dari para cukong pekerja luar negeri.

“Kami berharap melalui FGD ini, dapat menyusun dan melahirkan rekomendasi yang dapat memudahkan pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri melalui kemudahan layanan. Sehingga tak ada lagi kata buruh migran ke luar negeri tanpa izin dan pulang meminta perlindungan pemerintah,” paparnya.

Bersama DPRD Sulsel, kata Nur Eny Yahya, Pemprov Sulsel telah membuat Perda yang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan telah dibentuk Satgas TPPO. Diharapkan dengan adanya aturan dan satgas ini bisa mengurangi pengiriman PMI unprosedural.

Peneliti SBMI, Dios menambahkan, pemerintah telah mengatur perlindungan buruh migran melalui UU Nonor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia akan tetapi masih terdapat kendala dalam memaksimalkan perlindungan buruh migran seperti peraturan turunan UU No. 18 Tahun 2017 berupa Peraturan Daerah (Perda).

“Perlu adanya regulasi turunan dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Desa terutama dalam hal penganggaran perlindungan PMI. Olehnya itu, kami melakukan FGD agar dapat mendorong regulasi hingga ke tingat desa,”pungkasnya. (*/4dv)

Pemprov Sulsel Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Migran
Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar negeri seperti Malaysia, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Terutama pengiriman PMI Unprosedural atau tidak sesuai aturan.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com