MAKASSAR—Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, menekankan pentingnya peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian untuk mendukung swasembada pangan di Sulsel.
Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Kantor Gubernur, Kamis (9/1/2025).
Prof. Fadjry meyakini potensi pertanian di Sulsel sangat besar dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Ia juga berharap Sulsel dapat menjadi percontohan investasi dengan memberikan berbagai kemudahan.
“KUR untuk pertanian harusnya lebih banyak. Karena potensi pertanian kita sangat banyak,” ujarnya, seraya menambahkan perlunya pembenahan di berbagai aspek dan optimis akan kolaborasi dengan OJK.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, menyambut baik aspirasi Pj Gubernur Sulsel dan menyampaikan perkembangan positif industri keuangan di Sulsel.
Ia memaparkan pertumbuhan aset perbankan, kredit masyarakat, serta kinerja Bank Sulselbar yang baik dalam menopang perekonomian daerah.
Darwisman juga menegaskan komitmen OJK untuk terus mendorong perekonomian di Sulsel melalui kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
“OJK akan terus mendorong perekonomian di Sulsel. Tentunya bersama Pemprov akan berkolaborasi dan bersinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” jelasnya, sekaligus menyetujui peningkatan KUR di sektor pertanian.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Sulsel dan OJK dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel di masa mendatang.
Lebih lanjut, Darwisman memaparkan data perkembangan perbankan di Sulsel hingga November 2024 yang menunjukkan pertumbuhan positif secara year on year. Aset tumbuh 8,38 persen menjadi Rp204,55 triliun dari Rp188,74 triliun pada November 2023. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 8,69 persen dari Rp124,89 triliun menjadi Rp135,75 triliun.
Sementara itu, kredit tumbuh 5,43 persen dari Rp155,89 triliun menjadi Rp164,35 triliun. Tingkat risiko perbankan terjaga di angka 2,90 persen dengan fungsi intermediasi (LDR) mencapai 123,28 persen.
Selain sektor perbankan, perkembangan pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Sulsel juga menunjukkan tren positif. Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal tumbuh signifikan, tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang meningkat 26,87 persen (year on year).
Pertumbuhan juga terlihat pada industri jasa keuangan non bank, termasuk perusahaan pembiayaan, pegadaian, *fintech peer-to-peer lending*, modal ventura, penjamin, dan dana pensiun.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Arif Machfoed, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Mulyana, serta Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Indra Natsir Dahlan. (*/4dv)
