SINJAI—Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengusulkan pemanfaatan 40 persen Dana Desa dari APBN untuk budidaya pisang dan pembuatan rumah ikan (Rumpon).
Alokasi penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui budidaya holtikultura pisang diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lahan tidur yang tidak dikelola menjadi lahan produktif, serta rumpon ikan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, juga meningkatkan hasil tangkap nelayan.
Bahkan, Bahtiar sudah membangun komunikasi dengan Dirjen Pembangunan Desa Kementerian Desa Republik Indonesia (Kemendes RI), untuk mengalihkan Dana Desa sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berujung penurunan kemiskinan ekstrim dan angka pengangguran di Sulsel.
“Supaya anggaran desa ini efektif, saya sudah bicara dengan Dirjen Pembangunan Desa. Kan kalau hanya menggunakan APBD murni provinsi atau kabupaten/kota, uang kita terbatas,” kata Bahtiar usai silaturahmi dengan seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu dan seluruh Kades se Kabupaten Sinjai, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Menurut dia, dengan jumlah desa mencapai 2.266 desa di Sulsel, jika dirata-ratakan 40 persen Dana Desa dialihkan untuk rumpon dan budidaya pisang, maka dalam satu tahun sudah terpenuhi kebutuhan rumpon dan budidaya pisang.
“Ada uang dari APBN itu melalui dana desa, bisa minimal Rp1 miliar satu desa. Bayangkan saja 2.266 (jumlah desa) di Sulsel,” ungkapnya.
“Nah kalau 2.266 desa saya gunakan 40 persen saja Rp400juta per desa, kali 2.266 desa, maka ada Rp900 miliar lebih. Ini kalau saya pakai untuk tanam pisang atau saya pakai untuk bikin rumpon di daerah pesisir luar biasa,” lanjutnya.
Rencana penggunaan Dana Desa tersebut tentunya supaya bisa dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Pasalnya, Sulsel dikenal sebagai daerah penghasil pertanian terbesar atau lumbung pangan nasional. Begitupun dengan sektor perikanan. Jika sudah ada rumpon di sekian mil dari bibir pantai, maka nelayan akan tersenyum lebar, karena tidak perlu lagi mencari ikan jauh-jauh.
“Kawan-kawan ini kalau mancing tersenyum, itu karena banjir ikan dari Sinjai sampai Luwu Timur di sana, dan tidak boleh hanya Sinjai yang lakukan. Semuanya harus lakukan, harus sama supaya masyarakat kita semua menikmati,” tuturnya.
“Laut itu adalah tempat yang netral, semua orang boleh ngambil ikan. Dengan rumpon ataupun terumbu karang biasa, nelayan kita tidak perlu jauh-jauh ke laut dalam,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sinjai, TR Fahsul Falah, menyampaikan, Pemkab Sinjai siap mengambil bagian dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Izin Bapak Gubernur, tentang peran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan ini, tentunya sebagai penguatan terhadap Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang,” ungkap Fahsul Falah dalam sambutannya, Sabtu, 7 Oktober 2023.
“Untuk itulah, dapat kami mengambil peran dan ambil bagian tekad yang kuat untuk menyukseskan Pemilu melalui sinergi yang baik antara penyelanggara Pemilu dan stakeholder lainnya,” lanjutnya.
Dirinya menyampaikan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel, yang memberikan arahan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sinjai, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, seluruh Camat se Kabupaten Sinjai, seluruh Kades se Kabupaten Sinjai dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. (*/4dv)
