MAKASSAR—Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual, menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kategori Pemerintah Daerah yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP) perlindungan anak tahun 2021, Kamis (22/7).
“Alhamdulillah, Penghargaan ini tentu kerjasama dan kerja keras dari semua pihak, Penghargaan ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih giat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi perlindungan anak,” ungkapnya.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas perhatian dan penghargaan yang di berikan kepada Pemerintah Provinsi sulsel.
”Terimakasih kepada KPAI atas perhatian dan penghargaan yang diberikan serta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta
jajarannya yang telah memberi dukungan dan support atas program perlindungan anak di Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Andi Sudirman menegaskan, pemerintah provinsi sulsel senantiasa terus memperhatikan anak sebagai asset bangsa.
“Anak menjadi aset bangsa untuk pembangunan ke depan, sehingga perlindungan anak termasuk Pemenuhan Hak mereka harus terpenuhi, serta melakukan upaya pemulihan dan pencegahan Stunting sekaligus mendukung presiden dalam peningkatan SDM,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel Hj. Fitriah Zainuddin mengaku, penghargaan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam hal perlindungan anak.
“Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah dan komitmen pemerintah khususnya perlindungan anak yang kita bisa lihat secara indikator nya melalui sistem digital atau SIMEP sekaligus menjadi Monitoring, Evaluasi Pelaporan perlindungan anak,” ungkapnya.
Ia menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi indikator sehingga pemerintah provinsi sulsel mendapatkan penghargaan ini
“Ada beberapa indikator yaitu peraturan dan regulasi kita kan ada perda perlindungan anak sulawesi selatan, kemudian kelembagaan dan sumber daya manusia nya, kita punya kelembagaan UPT PPA kemudian program dan anggaran, kita mengalokasikan dan pelayanan kasus,” jelasnya.
Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel menjelaskan, untuk sistem perlindungan anak terdiri dari beberapa indikator. Mulai dari peraturan produk hukum, kelembagaan dan SDM, sarana dan prasana yang mendukung undang undang DPPPA, pembinaan khusus anak kita bekerjasama dengan LPKA Lapas kemudian pengadilan dan kepolisian serta Pendampingan. (*)
