Beranda » Daerah » Proyek PLTA Didanai China Ancam Habitat Orangutan Terlangka di Dunia
Proyek PLTA Didanai China Ancam Habitat Orangutan Terlangka di Dunia
Para petugas konservasi memindahkan seorang orangutan Sumatera (tengah) dari sebuah perkebunan kelapa sawit ke lokasi yang lebih aman di Desa Geulagang Gajah, di Provinsi Aceh, 3 Agustus 2018.
Daerah

Proyek PLTA Didanai China Ancam Habitat Orangutan Terlangka di Dunia

TAPANULI, SUMUT – Proyek pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang bernilai miliaran dolar di hutan lindung Batang Toru, Sumatera Utara mengancam habitat orangutan terlangka di dunia dan memicu kekhawatiran mengenai ekspansi global proyek infrastruktur China.

Hutan lindung Batang Toru, yang akan menjadi lokasi proyek, adalah satu-satunya habitat orangutan Tapanuli, spesies orangutan langka yang baru saja ditemukan. Saat ini, diketahui ada total 800 orangutan Tapanuli.

Proyek bernilai $1,6 miliar, yang diperkirakan mulai beroperasi pada 2022, akan melalui jantung habitat hewan yang terancam punah itu.

Tidak saja orangutan Tapanuli yang terancam, tapi juga hewan-hewan yang terancam punah lainnya, seperti owa, siamang, dan harimau Sumatra.

Menurut dokumen-dokumen perusahaan, PT Hydro Energy Sumatra Utara, pengembang PLTA tersebut mendapat dukungan dari Sinosure, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) China, yang memberikan asuransi untuk proyek-proyek investasi di luar negeri dan dari Bank of China.

BUMN China, Sinohydro, yang pernah membangun bendungan raksasa Three Gorges Dam, berhasil mendapat kontrak untuk merancang dan konstruksi proyek tersebut.

Proyek PLTA itu adalah satu dari puluhan proyek kelistrikan pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia.

Namun proyek yang didukung China itu telah memicu perlawanan dari para aktivis lingkungan, yang mengatakan proyek ini berpotensi mengganggu lingkungan dan hal ini tampak dengan keengganan Bank Dunia untuk terlibat dalam proyek tersebut.

Meski demikian, para investor China bergeming. Menurut para kritikus, hal ini menekankan dampak lingkungan dari ambisi infrastruktur China “Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative)” untuk menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika melalui jaringan pelabuhan, jalan raya dan jalur kereta api.

Seekor orangutan Sumatera bergelantungan di sebuah pohon di Desa Geulagang Gajah, Provinsi Aceh, sebelum dipindahkan ke lokasi yang aman, 3 Agustus 2018.

Lonceng Kematian

Hingga baru-baru ini, para ilmuwan berpikir hanya ada dua tipe orangutan, yaitu orangutan Kalimantan dan Sumatra.

Namun pada 1997, seorang pakar antropologi biologi, Erik Meijaard, meneliti populasi orangutan yang terisolasi di Batang Toru di bagian selatan habitat orangutan Sumatra, dan para ilmuwan mulai meneliti apakah terdapat spesies baru yang unik.

Para ilmuwan mempelajari DNA, bentuk tengkorak dan gigi dari 33 orangutan yang terbunuh dalam konflik antar manusia dan hewan sebelum menyimpulkan bahwa mereka menemukan spesies baru.

Spesies baru ini diberi nama, Pongo tapanuliensis atau orangutan Tapanuli.

PLTA berkapasitas 510-megawatt, yang akan memasok listrik pada beban puncak di Provinsi Sumatra Utara, akan membanjiri habitat orangutan dan termasuk jaringan jalan dan transmisi listrik bertegangan tinggi.

Meijaard mengatakan bahwa bendungan tersebut akan menjadi “Lonceng Kematian” bagi hewan-hewan tersebut.

Menimbang Resiko

Namun penderitaan orangutan tampaknya tidak mendapat perhatian dalam penilaian dampak lingkungan oleh PT Hydro Energy Sumatra Utara, menurut para aktivis lingkungan dan ilmuwan yang telah melihat dokumen pembangunan tersebut.

Pada Agustus, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat izin amdal yang disetujui oleh pemerintah Sumatra Utara.

Menurut gugatan Walhi, pemprov tidak memasukkan dampak pembangunan terhadap satwa, masyarakat yang tinggal di hilir, atau risiko kerusakan akibat gempa bumi.

PT Hydro Energy Sumatra Utara dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menolak menanggapi permohonan komentar dari kantor berita AFP.

Bank of China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak berkomentar mengenai proyek tertentu, namun menambahkan pihaknya mempertimbangkan “semua faktor yang relevan ketika merumuskan dan membuat sebuah kebijakan.”

“Kami berharap, pendukung dana proyek ini dapat melihat masalah pada dampak pembangunan ini dan berhenti mendukungnya,” kata Yuyun Eknas, dari Walhi. [VOA/shar]