MAKASSAR—Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Bawaslu Sulawesi Selatan bersama Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar Doa Bersama Lintas Agama pada Minggu malam (24/11/2024). Acara ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, dengan dihadiri berbagai tokoh penting serta pasangan calon kepala daerah.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, hadir bersama Pj. Gubernur Sulsel Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, dan Kanwil Kementerian Agama H. Muh Tonang. Pasangan calon gubernur serta calon kepala daerah dari 24 kabupaten/kota juga turut hadir, menandai komitmen bersama untuk menjaga suasana damai selama proses demokrasi.
Dalam sambutannya, Irjen Pol Yudhiawan menyampaikan lima poin penting untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelanggaran kampanye, penanganan isu hoaks dan SARA, serta penghapusan politik uang.
“Pemilih cerdas adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.
Kapolda juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan di tengah keberagaman dengan memegang teguh nilai-nilai lokal seperti sipakatau (saling memanusiakan), sipakainge (saling mengingatkan), dan sipakalebbi (saling menghargai).
“Persatuan adalah kekuatan kita. Dengan keberagaman ini, mari kita ciptakan stabilitas sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Doa bersama lintas agama ini mencerminkan semangat kebersamaan yang kuat di Sulawesi Selatan. Dengan sinergi Forkopimda, Bawaslu, FKUB, dan seluruh elemen masyarakat, Pilkada Serentak 2024 diharapkan berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan.
Irjen Pol Yudhiawan menutup arahannya dengan harapan besar terhadap ikhtiar spiritual yang dilakukan. “Semoga doa ini membawa keberkahan dan kelancaran bagi Pilkada yang aman, damai, dan demokratis,” pungkasnya.
Acara ini menjadi simbol kesatuan, menegaskan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak untuk menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan. (*/4dv)
