OPINI—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai solusi negara untuk menekan stunting, kemiskinan, dan ketimpangan gizi. Setahun berjalan sejak diluncurkan pada Januari 2026, proyek andalan pemerintahan Prabowo–Gibran justru terus dilingkupi polemik.
Sorotan publik tak hanya tertuju pada kualitas makanan, tetapi juga pada efisiensi pelaksanaan hingga dugaan pembagian proyek yang mencuat di ruang media.
Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap ironi: program yang dirancang menyediakan makanan sehat justru didominasi produk ultra-proses (UPF).
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat 55,1 juta penerima manfaat, dengan target melonjak menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2026. Sasaran program mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil.
Di atas kertas, MBG adalah proyek kesejahteraan. Anggaran Rp335 triliun (setara 8,7 persen APBN 2026) dikucurkan demi memperbaiki kualitas gizi nasional. Namun dalam praktik, proyek sosial berskala raksasa ini memperlihatkan wajah lain: membuka ruang baru bagi akumulasi modal.
Negara memang hadir sebagai penyedia dana. Tetapi ketika implementasi berjalan melalui mekanisme tender, kontrak katering, dan distribusi logistik berbasis efisiensi, peran negara bergeser dari pelayan publik menjadi pembeli besar dalam ekosistem pasar. Logika kesejahteraan perlahan beririsan dengan logika keuntungan.
Badan Gizi Nasional mencatat 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di seluruh Indonesia melalui skema kemitraan. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kemitraan ini mempercepat pelaksanaan program.
“Dengan kemitraan yang kami lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Namun di balik percepatan tersebut, terbuka pula peluang sistematis bagi pemilik modal untuk mengamankan keuntungan berkelanjutan. Pengadaan bahan pangan, kontrak produksi, hingga distribusi menciptakan rantai ekonomi yang menjadikan program sosial tetap beroperasi dalam kerangka komoditas.
Modal negara mengalir menjadi pembayaran kontrak. Penyedia jasa memperoleh margin. Nilai lebih tercipta. Tak mengherankan bila pengelolaan dapur MBG menjadi rebutan.
Skema ini menunjukkan bagaimana intervensi kebijakan publik dapat membentuk akumulasi pasar, sebuah sirkulasi modal yang sejalan dengan analisis klasik Karl Marx.
Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah program kesejahteraan masih murni melayani rakyat, atau justru menjadi medium reproduksi kapital dalam kemasan sosial?
Perspektif Islam menawarkan sudut pandang berbeda. Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan, dipandang sebagai kewajiban penguasa, bukan peluang ekonomi.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan tanggung jawab sebagai amanah, bukan transaksi. Sejarah mencatat Khalifah Umar bin Khattab menarik kebijakan pembatasan mahar setelah diingatkan bertentangan dengan Al-Qur’an.
Dalam kesempatan lain, ia mengambil alih lahan pertanian yang ditelantarkan demi kemaslahatan umat.
Syariat tidak memberi ruang bagi pengelolaan kepentingan publik yang menjurus pada eksploitasi. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan penguasa diperintahkan menjaga harta milik umum dan memerintah dengan hukum Islam semata.
Dengan demikian, perdebatan seputar MBG bukan semata soal gizi atau teknis distribusi, melainkan menyentuh pertanyaan lebih dalam: apakah kesejahteraan rakyat dikelola sebagai tanggung jawab moral, atau sebagai bagian dari siklus ekonomi yang terus mencari ruang akumulasi?. (*)
Wallahu’alam bishowab.
Penulis:
Nur Ainun, ST
(Ibu Rumah Tangga & Penulis)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
