MAKASSAR—Pemprov Sulsel mencanangkan gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (29/7/2022).
Pelayanan dimaksudkan untuk mendata para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik yang prioritas.
Di Sulsel sendiri ada 32.443 jiwa penyandang disabilitas yang datanya sudah tersinkronisasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4.109 diantaranya merupakan pelajar.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pendataan disabilitas menjadi prioritas pemerintah. Tujuannya agar semua penyandang bisa mendapatkan pelayanan publik yang tepat.
“Karena dengan data yang tepat nanti semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Misal, untuk tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna netra. Pemerintah bisa siapkan fasilitas untuk pelayanan publik maupun pelayanan pendidikan, kesehatan,” ujarnya di rumah jabatan Gubernur Sulsel.
Menurut Zudan, pencanangan gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi kaum disabilitas ini merupakan kelanjutan sejak pencanangan pertama pada Maret 2022. Hingga kini pihaknya mencatat ada 600 ribu disabilitas baru yang telah didata.
Sejauh ini, kendalanya adalah orang tua enggan melapor ke Dukcapil setempat bahwa anaknya adalah disabilitas. Mereka menganggap seolah normal.
“Ketika didaftar ke Dukcapil, seolah-olah normal sehingga kami tidak mendapat data. Kami memerlukan dukungan dari orang tua penyandang disabilitas untuk memberi tahu ke Dukcapil putra-putrinya menyandang apa. Nanti dilaporkan dan data base ini akan diserahkan ke Disdik, Dinsos, Dinas Ketenagakerjaan. Nanti Pemda fasilitasi,” ungkapnya.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan penyandang disabilitas merupakan salah satu subjek rentan dalam pelayanan Adminduk. Mereka harus mendapat jaminan serta akses dokumen kependudukan melalui pendataan.
Selama ini, kata Sudirman, Sulsel sudah optimal untuk memfasilitasi disabilitas. Salah satunya memberikan kuota 20 persen untuk penerimaan pegawai tidak tetap dan PPPK. Sementara ada tujuh orang yang sudah lolos PNS.
“Dan mereka mampu berkompetisi dengan baik. Setelah pendataan, saya minta ke Dukcapil untuk difasilitasi berwirausaha. Nanti kita lihat apa yang mereka butuhkan, alat kerajinan misalnya,” kata Sudirman.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukarniaty Kondolele menambahkan pihaknya sedang melakukan perekaman e-KTP dengan mengunjungi sejumlah sekolah luar biasa. Mereka melakukan sistem jemput bola untuk mempercepat pendataan bagi penyandang disabilitas.
“Ini untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Mereka berhak menerima layanan publik, perlindungan hukum serta menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi sebagaimana hak warga negara pada umumnya,” ujar Sukarniaty.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kadis Dukcapil regional pulau Sulawesi. Ada pula beberapa kepala sekolah luar biasa di Sulsel. (*)
