MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar memastikan pelaku UMKM tetap mendapat ruang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD) Boulevard tanpa mengganggu aktivitas masyarakat yang berolahraga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lokasi khusus atau zona steril bagi pedagang, sebagai bentuk komitmen untuk tidak merugikan para pelaku UMKM.
“Intinya, kami cari solusi agar UMKM tetap bisa berjualan, tapi juga tidak mengganggu kenyamanan warga yang berolahraga,” ujar Munafri, Jumat (2/5/2025), usai menerima aspirasi para pedagang di Balai Kota.
Pria yang akrab disapa Appi ini menjelaskan, area yang disiapkan berada di sisi kiri atau kanan jalan Boulevard. Pemerintah membuka peluang penataan lebih lanjut agar aktivitas UMKM tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik fungsi ruang publik.
Kebijakan ini mendapat respon positif dari para pedagang. Salah satu pelaku UMKM mengapresiasi langkah cepat Pemkot dan menyebut bahwa lapak akan ditempatkan di sisi kanan jalan.
“Solusinya bagus, pedagang bisa berjualan berhadapan. Kalau kapasitas penuh, nanti camat akan tambah lokasi. Yang penting jangan pakai sistem rolling ganjil-genap,” ujarnya.
Pelaku UMKM berharap agar bisa kembali berjualan di sisi kiri dan kanan jalan seperti sebelumnya, namun tetap mematuhi batas median jalan dan tidak mengganggu aktivitas olahraga.
Sementara itu, Camat Panakkukang, Ari Fadli, menjelaskan bahwa penataan ulang CFD dilakukan usai sidak langsung Wali Kota yang menilai kawasan tersebut lebih mirip pasar dibandingkan ruang publik.
“Kami membagi dua zona, sebelah selatan untuk pedagang, dan sebelah utara dikosongkan khusus untuk aktivitas olahraga dan rekreasi,” terang Ari.
Menurutnya, warga sekitar mendukung kebijakan tersebut karena mengembalikan fungsi semula CFD sebagai ruang publik. Penolakan, kata dia, justru datang dari pedagang luar wilayah.
Untuk menghindari kepadatan, pihak kecamatan menerapkan sistem ganjil-genap. Pedagang dengan nomor ganjil berjualan di minggu pertama, sedangkan nomor genap di minggu kedua. Pemerintah juga menyiapkan daftar tunggu bagi pedagang yang tidak kebagian jadwal.
“Kalau ada pedagang berhalangan, wajib lapor agar tempatnya bisa diisi pedagang lain,” pungkas Ari. (70n/Ag4ys/4dv)
