UMP 2023 Sulsel Naik 6,9 Persen, Ini Penjelasan Kadisnaker

Pemprov Sulsel Tetapkan UMP 2023 sebesar Rp3.385.145
Gubernur Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kadisnaker Sulsel bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel dan perwakilan Serikat Buruh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel tahun 2023 dengan kenaikan 6,9 persen.

MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar 6,9 persen atau sebesar Rp219.000.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Dewan pengupahan provinsi sulsel, Perwakilan buruh serta pihak terkait lainnya di rumah jabatan gubernur sulsel senin (28/11/2022).

Gubernur Sulsel mengaku kenaikan 6,9 persen sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022.

“Kita sudah melakukan pertemuan dengan semua pihak terkait dan kita menyepakati dengan kenaikan 6,9 persen sesuai Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nilainya Rp219.000 atau Nilainya secara keseluruhan menjadi Rp3.385.145,” tuturnya.

Andi Sudirman menyebutkan penetapan UMP tahun 2023 sesuai dengan kondisi kondisi daya beli masyarakat.

“Tentu kita melihat responnya, ini diskresi karena melihat situasi daya beli masyarakat, Kita termasuk cukup tinggi (kenaikannya) diantara provinsi lainnya,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakaerjaan dan Transmigrasi (Kadisnaker Trans) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Ardiles Saggaf mengatakan dinamika sebelum penetapan UMP luar biasa hingga melakukan sidang pleno dewan pengupahan sebanyak dua kali.

“Sebenernya tanggal 18 November itu kami sudah melaksanakan sidang pleno. Kami sudah menetapkan itu rekomendasi kepada pak gubernur mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021,” ungkapnya.

“Namun pada saat rapat ada undangan dari ibu menteri ketenagakerjaan untuk melaksanakan rapat koordinasi sehingga kami diinstruksikan untuk meng Hold (Tahan) hasil pleno itu dan kebijakannya diminta untuk di undur ke tanggal 28 November yang kita sudah umumkan sekarang ini,” ucapnya.

Lihat Juga:  11 Pegawai Non-ASN Disabilitas Ikuti Orientasi Kerja di Kegiatan Latsar CPNS Pemprov Sulsel

Ia menceritakan, sebelumnya pada tanggal 23 November telah mengundang kembali seluruh dewan pengupahan mendiskusikan mengenai nilai atau angka kenaikan UMP yang akan direkomendasikan kepada Gubernur.

“Jadi 23 November itu, kami sudah melakukan pleno kembali dan sudah merekomendasikan sesuai dengan yang disampaikan pak gubernur tadi, Jadi ada tiga pertemuan alfanya, 0,1 0,2 dan 0,3 jadi dari nilai Alfa itu bervariasi, ada kenaikan 6,9 ada 7 dan 8, nah pada saat itu ada teman mengusulkan 8 persen,” urainya.

“Seperti yang didengar tadi juga dari Apindo mengusulkan penetapan mengacu pada PP 36 tahun 2021. Kalau itu yang dipake kenaikannya 0,5 persen atau setara dengan Rp17 ribu, karena kami taat dan patuh dengan instruksi dari pemerintah pusat jadi kami mengacu kepada Permenaker dan itu yang kita rekomendasi pak gubernur untuk selanjutnya diambil kebijakan,” sambungnya.

Diketahui, Keputusan kenaikan UMP ini tertuang dalam Pergub bernomor 2416/XI/2022. Keputusan ini ditetapkan pada hari ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. (*)

Berita terkait