6 Camat Diduga Salahgunakan Anggaran, Ini Penjelasan PUKAT
Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha Makassar (UPA) Bastian Lubis (kiri), menduga adanya penyalahgunaan anggaran pada APBD tahun anggaran 2017-2019 sebesar Rp15 miliar yang dilakukan oleh enam camat di kota Makassar.

MAKASSAR—Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha Makassar (UPA) Bastian Lubis, menduga adanya penyalahgunaan anggaran pada APBD tahun anggaran 2017-2019 sebesar Rp15 miliar yang dilakukan oleh enam camat di kota Makassar.

Adapun enam camat yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran tersebut antara lain: Camat Tamalanrea, Camat Tamalate, Camat Bontoala, Camat Panakkukang, Camat Manggala, dan Camat Mamajang.

Bastian membeberkan, berdasarkan hasil kajian terhadap penggunaan anggaran tahun 2017-2019, pihaknya menemukan aktivitas yang tidak bisa di pertanggung jawabkan berupa kegiatan operasional kecamatan, seperti pembelian Alat Tulis Kantor, anggaran makan minum, dan bimtek.

“Jadi ketika Kami merinci, kami menemukan ada potensi kerugian negara hingga Rp15.219.424.710 yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Bastian, Jumat (06/11/2020).

Adapun rincian kerugian negara tersebut, belanja makan minum Rp 9,078,957, 676. Belanja Transportasi dan sosialisasi, Diklat, workshop Rp 1,058,945,000. Belanja operasional atk dan makan minum (2018) sebesar Rp3,341,522,032. Iuran retribusi kurang setor 2018-2019 sebesar Rp1,740,000,000.

“Ini harus mendapat perhatian serius. Mengingat semua anggaran berasal dari APBD adalah bersumber ke masyarakat. Harusnya mereka (camat) diproses hukum,” tegasnya.

“Hal ini disebabkan karena oknum-oknum camat ini kurang memiliki integritas dan minim kompetensi terhadap tupoksi nya dan sebagai pejabat pengguna anggaran seharusnya paham aturan-aturan. UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,” jelasnya.

Bastian menambahkan bahwa, hasil kajian dari PUKAT ini, kata Bastian, akan diteruskan ke Polda, Kejaksaan dan KPK. “Nanti kita akan teruskan ke Polda, atau kejaksaan,” pungkasnya. (*)