MAKASSAR – Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat melantik 85 orang ASN Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel diruang pola kantor Gubernur Sulsel, Kamis 31 Oktober 2019.
Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat mengatakan,pejabat fungsional adalah personil yang pintar dan profesional.
“Dalam melaksanakan tugas Sebagai ASN harus berani melakukan hal yang benar dan tidak takut dengan resikonya. Harus berani mengambil keputusan, setiap keputusan pasti ada resikonya, dan harus siap menerima resiko dari keputusan yang dipilih,” tegasnya.
“Pelantikan Pejabat Fungsional ini sudah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah saat ini yang lebih mengedepankan profesionalisme ASN dalam bekerja,” jelasnya.
Abd Hayat mengaku jabatan fungsional lebih mengarahkan setiap ASN untuk lebih inovatif dan kreatif serta fokus pada bidang tugas masing-masing.
“Pengalihan jabatan ke fungsional akan diharapkan organisasi atau lembaga miskin struktur tapi kaya fungsi,” tuturnya.
Pelantikan ini dihadiri Kepala OPD yang personilnya dilantik dalam jabatan fungsional tertentu melalui jalur inpassing.
Pengangkatan fungsional melalui jalur inpassing adalah upaya pemprov sulsel untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional tertentu yang ditujukan untuk memaksimalkan layanan kinerja Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat.
ASN yang dilantik dalam jabatan fungsional melalui jalur inpassing sudah melalui beberapa tahapan seleksi dan uji kompetensi yang sangat ketat sehingga setelah Pelantikan langsung dapat bekerja pada bidangnya masing masing.
Di Dinas Kehutanan Sulsel sendiri ada tiga jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh, Jabatan fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) dan Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
Dari 85 ASN Dinas Kehutanan yang dilantik tersebut terdapat dua orang yang dilantik dalam jabatan fungsional Perencana pada Dinas Kehutanan.
Dimana untuk jabatan fungsional perencana sendiri instansi pembinanya adalah BAPPEDA sehingga selain bekerja pada Dinas Kehutanan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana harus selalu berkoordinasi dengan Instansi Pembinanya agar dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat guna. tepat sasaran dan dapat dinilai sebagai Angka Kredit. [rmt]
