MAKASSAR—Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sulsel, Andi Parenrengi menghadiri Rapat Kerja Pokja PPS Sulawesi Selatan periode kepengurusan tahun 2022-2024, Kamis (7/4/2022) kemarin.
Kadishut Sulsel mengatakan, secara umum agenda yang dilaksanakan ada dua, yaitu Penyusunan Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2022 dan soft launching sistem informasi Perhutanan sosial.
“Kami ingatkan dalam road map tersebut terdapat empat isu yang memerlukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut, isu itu adalah isu kebijakan, isu data dan informasi, isu fasilitas dan isu peningkatan kapasitas,” jelasnya.
“Kami berharap dalam penyusunan rencana kerja semua divisi memperhatikan hal-hal yang sifatnya menjadi dasar dan menjadi permasalahan-permasalahan lapangan para pemegang persetujuan perhutanan sosial di provinsi sulsel,” ucapnya.
Dijelaskan, komposisi anggota Pokja PPS tahun ini cukup lengkap yang berasal dari berbagai pihak baik Dinas, Badan, Biro Lingkup Pemprov Sulsel, UPT Lingkup Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, akademisi dan NGO, jurnalis, perorangan maupun pihak lainnya yang perduli dengan perhutanan sosial.
“Kami atas nama ketua pokja perhutanan sosial provinsi sulsel mengucapkan selamat bergabung sekaligus selamat bekerja kepada pengurus kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Sulsel,” sambut Andi Parenrengi.
Dikesempatan itu, iapun mengajak untuk saling bahu membahu bekerja sebagai sebuah team work dalam rangka mengsukseskan program perhutanan sosial di provinsi sulsel.
“Mari kita saling bahu membahu bekerja sebagai sebuah tim work dalam rangka mensukseskan program perhutanan sosial di provinsi sulsel, semoga dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya,” ajaknya.
Ia menambahkan melalui rapat kerja ini berharap seluruh komponen dalam pokja PPS dapat saling bekerja sama, saling mendukung dan saling bersinergi satu dengan yang lain agar program dan kegiatan yang tersusun nanti dapat terwujud secara optimal.
“Seluruh komponen tentunya bekerja dan berkontribusi sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Kita semua yakin dan percaya dengan potensi dan kekuatan sumber daya manusia yang ada pada pokja PPS, kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman diatur pada pasal 9 PermenLHK no 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial,” pungkasnya. (*)
